Advertisement
UU Baru Akhiri Krisis Shutdown Terpanjang di AS
Donald Trump / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, WASHINGTON—Pemerintahan Amerika Serikat (AS) akhirnya kembali beroperasi setelah Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang pendanaan hingga 30 Januari, mengakhiri kebuntuan politik selama 43 hari.
"Para ekstremis di partai lawan bersikeras menciptakan penutupan pemerintahan terlama dalam sejarah Amerika, dan mereka melakukannya murni karena alasan politik," kata Trump di Gedung Putih saat menandatangani RUU anggaran.
Advertisement
"Ini bukan cara yang tepat untuk menjalankan negara. Saya harap kita semua sepakat bahwa pemerintah tidak boleh ditutup lagi," tambahnya.
Pemungutan suara tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS menyetujui perjanjian bipartisan tersebut dengan suara 222-209.
BACA JUGA
Senat pada Senin menyetujui kesepakatan yang mengakhiri jeda pendanaan selama 43 hari dan mendanai pemerintah dengan besaran anggaran seperti yang lalu, hingga 30 Januari.
Undang-undang tersebut juga mencakup paket alokasi dana selama tiga tahun yang mencakup lembaga dan program penting sekaligus mempekerjakan kembali pegawai federal yang dipecat oleh Trump selama penutupan pemerintahan.
Penutupan pemerintahan dimulai pada 1 Oktober setelah kegagalan negosiasi mengenai prioritas pengeluaran federal. Ribuan pegawai federal sejak itu telah dirumahkan, atau dipaksa bekerja tanpa bayaran, sementara banyak layanan pemerintah telah dikurangi atau ditangguhkan.
Partai Demokrat telah berupaya menekan Partai Republik untuk memperpanjang subsidi perawatan kesehatan di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) dan membatalkan pemotongan program perawatan kesehatan Medicaid untuk warga Amerika berpenghasilan rendah yang diterapkan Trump dan sekutu kongresnya awal tahun ini.
Tidak satu pun tujuan yang tercapai selama penutupan pemerintah, dengan Partai Republik hanya setuju untuk mengadakan pemungutan suara di Senat mengenai subsidi ACA yang berakhir pada akhir tahun.
BACA JUGA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Pers: Konten Medsos Media Massa Bukan Ranah UU ITE
UU Baru Akhiri Krisis Shutdown Terpanjang di AS
LMKN Diusulkan Dibiayai Negara untuk Perkuat Transparansi
DPR Bentuk Panja Awasi Air Minum dalam Kemasan
Advertisement
Kasus CSR BI-OJK, Dua Tenaga Ahli DPR Diperiksa KPK
BGN Tegaskan Tak Ada Masalah Gaji SPPI Kelompok III
Polisi Gadungan Buat ID Palsu di Pramuka, Kini Dibekuk
Bandara Ahmad Yani Buka Penerbangan Langsung ke Singapura
Kasus DJKA, KPK Panggil Pengusaha Billy Haryanto Lagi
Advertisement
BGN Janjikan Gaji SPPI Kelompok III Cair Pekan Ini
Kasus Perundungan SMP Blora, Jumlah Pelajar Diperiksa Bertambah
12 Ribu Lowongan Dibuka di Jakarta Job Festival 2025
MK Tegaskan Polisi Aktif Harus Mundur Saat Jadi Pejabat Sipil
Dwi Ariyanto Asal Boyolali Hilang, Terakhir ke Pasar Burung
Advertisement
KPAI Soroti Dai Cium Anak, Bisa Masuk Pelanggaran Hukum
Berita Pilihan
Advertisement
Mobil Pikap Terguling di Jalan Jogja-Wates, Sopir Luka Kepala
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- MPA Gugat Meta Hentikan Penggunaan Rating PG-13 di Instagram
- Hungaria Catat Rekor Redenominasi Terbesar, Hapus 29 Nol Sekaligus
- Vape Isi Obat Keras Rp42,5 Miliar Terbongkar di Bandara Soetta
- Brace Gustavo Bawa PSS Sleman Pimpin Babak Pertama vs Persiba
- Wabup Ambar Dorong Promosi Wisata Kulonprogo Lewat Medsos
- Akhir Tahun Jadi Pendorong, Ekonomi DIY Diprediksi Naik 5,6 Persen
- Hasil Sewa Apartemen Lukas Enembe Diselidiki KPK
Advertisement
Advertisement
