Marcos Jr Janji Penjarakan Koruptor Proyek Banjir Sebelum Natal

Harianjogja.com, JOGJA— Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menegaskan seluruh pelaku skandal korupsi proyek pengendalian banjir akan dipenjara sebelum perayaan Natal tahun ini.

Pernyataan tegas ini disampaikan dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional pada Kamis (13/11), seperti dilaporkan oleh Philstar.

Pemerintah Filipina telah melakukan serangkaian tindakan hukum terhadap individu-individu yang terlibat dalam skandal korupsi tersebut. Sebagian besar kasus telah diserahkan kepada Ombudsman oleh Komisi Independen Infrastruktur (Independent Commission for Infrastructure/ICI). Gelombang pertama penyidikan ini telah menjerat setidaknya 37 orang, termasuk anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan kontraktor.

Meskipun Marcos tidak merinci ke-37 pihak yang dimaksud, catatan resmi ICI mengungkapkan beberapa nama terkemuka di antaranya. Senator Joel Villanueva dan Jinggoy Estrada, serta mantan anggota kongres Zaldy Co, tercatat termasuk dalam daftar tersangka yang akan diproses hukum.

"Sebelum Christmas, kasus terhadap nama-nama yang telah saya urus akan selesai. Kasus-kasus itu sudah lengkap dan mereka akan dipenjarakan. Mereka tidak akan bisa merayakan Natal," tegasnya. 

Prioritas pemerintah saat ini tidak hanya memenjarakan para pelaku, tetapi juga memulihkan seluruh dana negara yang dicuri serta melakukan reformasi sistemik untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Skandal korupsi proyek pengendalian banjir ini mencuat setelah banjir parah melanda berbagai wilayah di Filipina selama berminggu-minggu. Pemerintah mencurigai adanya penyelewengan dana miliaran peso dalam proyek yang telah berjalan sejak 2022 tersebut.

Presiden Marcos Jr pertama kali mengungkap anomali dalam proyek ini selama pidato kenegaraannya yang keempat. Setelah melakukan inspeksi mendalam, terungkap bahwa sejumlah kontraktor ternama, termasuk milik pengusaha Discaya, terlibat permainan kotor dalam proyek publik ini. Sebagai respons, Marcos membentuk komisi independen yang memiliki kewenangan penuh untuk memanggil dan menginterogasi para tersangka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News