Advertisement
Soal Ibu Kota Baru, Mendagri Bayangkan Seperti Malaysia

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ibu Kota baru bukan merupakan daerah otonomi baru. Ada kemungkinan, Ibu Kota baru akan menjadi wilayah pusat administrasi seperti di Putrajaya, Malaysia. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
"Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru. Ya [menjadi wilayah] khusus, ya seperti Putrajaya lah di Malaysia," ujar Tjahjo.
Advertisement
Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan nantinya tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Ibu Kota baru. Karena, wilayah Ibu Kota baru itu tidak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
"Setahu saya nggak ada [penyelenggaraan pilkada]," kata dia.
Ketika ditanya soal status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan hilang jika ada ibu kota baru, Tjahjo enggan menjawab. Kata Tjahjo, pembahasan ibu kota baru yakni mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan.
"Kami nggak bicara soal itu [status DKI Jakarta], dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," tandasnya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas soal pemindahan Ibu Kota, Jokowi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun belum diketahui persis Kalimantan mana yang menjadi lokasi Ibu Kota baru.
"Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut banyak pilihan yang ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Kata dia, nantinya setelah dipaparkan, pemerintah segera memutuskan dimana provinsi yang akan menjadi pemindahan Ibu Kota.
Sebab, pemerintah akan melihat kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan kebencaanaan, daya dukung lingkungan. Kemudian kajian pemerintah juga melihat dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

NPC Kulonprogo Targetkan 25 Medali di Peparda 2025, Jumlah Atlet Meningkat Efek Qonitah
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Advertisement
Advertisement