Advertisement
Soal Ibu Kota Baru, Mendagri Bayangkan Seperti Malaysia

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ibu Kota baru bukan merupakan daerah otonomi baru. Ada kemungkinan, Ibu Kota baru akan menjadi wilayah pusat administrasi seperti di Putrajaya, Malaysia. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).
"Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru. Ya [menjadi wilayah] khusus, ya seperti Putrajaya lah di Malaysia," ujar Tjahjo.
Advertisement
Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan nantinya tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Ibu Kota baru. Karena, wilayah Ibu Kota baru itu tidak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
"Setahu saya nggak ada [penyelenggaraan pilkada]," kata dia.
Ketika ditanya soal status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan hilang jika ada ibu kota baru, Tjahjo enggan menjawab. Kata Tjahjo, pembahasan ibu kota baru yakni mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan.
"Kami nggak bicara soal itu [status DKI Jakarta], dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," tandasnya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas soal pemindahan Ibu Kota, Jokowi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun belum diketahui persis Kalimantan mana yang menjadi lokasi Ibu Kota baru.
"Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut banyak pilihan yang ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Kata dia, nantinya setelah dipaparkan, pemerintah segera memutuskan dimana provinsi yang akan menjadi pemindahan Ibu Kota.
Sebab, pemerintah akan melihat kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan kebencaanaan, daya dukung lingkungan. Kemudian kajian pemerintah juga melihat dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- OJK Ingatkan Suntikan Likuiditas Rp200 Triliun Belum Jamin Dorong Kredit
- Mahfud MD Ingatkan Polri Perbaiki Citra Pasca Aksi Kekerasan
- DPR Pastikan Belum Terima Surat Presiden Soal Pergantian Kapolri
- Pembunuh Charlie Kirk Dikabarkan Memiliki Riwayat Penyakit Mental
- Banyak Orang Hilang Sejak Aksi Demo, Polda Buka Posko Pengaduan 24 Jam
Advertisement

Kawan Kompak Perkuat Dukungan untuk Pasien Psoriasis dan Vitiligo
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Hadapi Dinamika Geopolitik, Prabowo-MBZ Dorong Negara-Negara Timteng Bersatu
- Buntut Penggerebekan Pabrik Baterai di AS, Hyundai-LG Tunda Operasional
- Penembak Charlie Kirk Ditangkap, Begini Tampang dan Dugaan Motifnya
- Mantan Ketua MA Nepal Ditunjuk Jadi Perdana Menteri Sementara
- Tinjau Dampak Bencana, Prabowo Kunjungi Korban Banjir Bali
- Rusia Diguncang Gempa Magnitudo 7,4, Ini Penyebabnya
- PBNU Desak KPK Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement