Soal Ibu Kota Baru, Mendagri Bayangkan Seperti Malaysia

Harianjogja.com, JAKARTA - Ibu Kota baru bukan merupakan daerah otonomi baru. Ada kemungkinan, Ibu Kota baru akan menjadi wilayah pusat administrasi seperti di Putrajaya, Malaysia. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

"Secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonomi baru. Ya [menjadi wilayah] khusus, ya seperti Putrajaya lah di Malaysia," ujar Tjahjo. 

Tak hanya itu, Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan nantinya tidak ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk Ibu Kota baru. Karena, wilayah Ibu Kota baru itu tidak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

"Setahu saya nggak ada [penyelenggaraan pilkada]," kata dia.

Ketika ditanya soal status Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta akan hilang jika ada ibu kota baru, Tjahjo enggan menjawab. Kata Tjahjo, pembahasan ibu kota baru yakni mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan.

"Kami nggak bicara soal itu [status DKI Jakarta], dibedakan mengenai pemerintahan dengan pusat perekonomian, pusat pemerintahan. Tunggu rilisnya dari Bappenas," tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat terbatas soal pemindahan Ibu Kota, Jokowi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan ke Kalimantan. Namun belum diketahui persis Kalimantan mana yang menjadi lokasi Ibu Kota baru.

"Ini adalah ratas kedua yang berbicara mengenai pemindahan ibu kota negara. Setelah ke lapangan dan mendapatkan beberapa kajian meskipun belum selesai 100 persen. Sudah semakin mengerucut dan pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan dipindahkan di Kalimantan. Di Kalimantan, provinsinya dimana ini yang harus didetailkan," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi menyebut banyak pilihan yang ditindaklanjuti oleh Bappenas hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Kata dia, nantinya setelah dipaparkan, pemerintah segera memutuskan dimana provinsi yang akan menjadi pemindahan Ibu Kota.

Sebab, pemerintah akan melihat kajian terlebih dahulu yang berkaitan dengan kebencaanaan, daya dukung lingkungan. Kemudian kajian pemerintah juga melihat dari sisi demografi, sosial politik, pertahanan dan keamanan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : suara.com