Risma Ditunjuk Jadi Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP, Ini Alasannya
Tri Rirmaharini menghadiri Kongres Nasional V PDIP dengan menggunakan transportasi ojek daring - Istimewa Harianjogja.com, DENPASAR - Ada nama Tri Rismaharini dalam struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 yang baru saja dilantik dalam Kongres Nasional V PDIP.
Risma menjadi salah satu sosok baru yang masuk kepengurusan DPP PDIP. Bukan tanpa alasan nama Wali Kota Surabaya itu dipercaya menjadi Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP.
Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Risma dipilih karena terbukti sebagai sosok kader yang bagus. Dia diharap bisa mengatasi masalah ancaman kebudayaan yang mengancam Indonesia.
“Karena persoalan-persoalan intoleransi, persoalan perpecahan bangsa, ini potensinya salah satu caranya adalah dengan pendekatan kebudayaan,” ujar Djarot di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Sabtu (10/8/2019).
BACA JUGA :
Selain Risma, nama lain yang menarik perhatian dalam kepengurusan DPP PDIP baru adalah Prananda Prabowo. Anak kandung Megawati Soekarnoputri itu k dipercaya memegang lagi jabatan Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital.
Menurut Djarot, Prananda tepat diberikan jabatan itu karena memahami hal-hal terkait sistem, big data dan terbiasa berurusan dengan teknologi.
“Jadi sangat paham dan geluti digitalisiasi partai ini. Termasuk juga bikin program untuk perekrutan kader baru. Beliau sudah sangat tepat kemudian kreatif, karena lagu-lagu di sini semua idenya dari Mas Prananda,” tuturnya.
Ada sejumlah nama pengurus DPP PDIP yang sebelumnya juga menjadi pembantu Megawati di periode 2015-2020. Para pengurus DPP yang terpilih lagi itu diantaranya Hasto Kristiyanto, Prananda, Puan Maharani, Rudianto Tjen, dan Yasonna Laoly.
Megawati mengaku sengaja memilih beberapa pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 dari struktur lama karena membutuhkan bantuan dari orang-orang yang sudah beradaptasi dengan kepengurusan parpol di tingkat pusat.
Dia juga menganggap, jika perubahan terlalu banyak dilakukan di dalam struktur DPP baru, maka hal itu bisa berdampak negatif bagi partai.
"Saya pikir kalau pergantiannya itu sangat banyak itu bukannya menjadi hal yang baik, tetapi kita sekarang sedang memerlukan tahapan di mana semuanya itu bisa segera bekerja dengan cepat," ujar Megawati.
"Karena bukan apa, dari semua pengalaman saya berorganisasi, saya pernah jadi anggota GMNI, jadi anggota DPR 3 kali, Wapres, Presiden, itu paling tidak ketika dalam pembentukan personel mereka [pembantu] adaptasinya, kalau sudah 6 bulan bisa adaptasi sudah jempolan. Karena mereka harus bersinergi untuk mengetahui apa saja bidang yang mereka jalani," tegasnya.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
