Advertisement
Pemberian Penghargaan Bintang Mahaputra Akan Diperketat
Ilustrasi-Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyalami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) seusai memberikan tanda jasa kepada ahli waris saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta seleksi atas pemberian Bintang Mahaputra diperketat. Wakil Dewan Gelar dan Tanda Jasa serta Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan instruksi tersebut akan diimplementasikan pada seleksi pemberian Bintang Mahaputra pada tahun ini.
"Bukan karena jabatan seseorang dia diberi penghargaan, tetapi karena dia telah bekerja mengabdi beyond the call of duty, lebih dari tugas formalnya sebagai pejabat. Jadi kalau dia hanya karena jabatannya, ya dipertimbangkan diberikan bukan bintang, tapi ada penghargaan dalam bentuk yang lain mungkin bintang jasa," kata Jimly di Istana Negara, Rabu (7/8/2019).
Advertisement
Jimly mengungkapkan pihaknya masih menyeleksi nama-nama yang masuk berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga. Hingga saat ini, nama yang masuk proses seleksi mencapai 29 orang.
Nantinya, Presiden Jokowi dijadwalkan menyerahkan penghargaan pada penerima Bintang Mahaputra pada 15 Agustus 2019. "Seminggu ini kami selesaikan, jadi belum final," ujar Jimly.
JImly menambahkan agenda penyerahan bintang kepada tokoh-tokoh tersebut tidak hanya dilakukan pada 15 Agustus mendatang. Sesuai tradisi, ujar Jimly, Presiden Jokowi hanya memberikan penghargaan kenegaraan setahun dua kali yakni dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Pahlawan.
"Jadi tradisi setiap menjelang hari kemerdekaan, tapi khusus untuk pahlawan tanggal 10 November," jelas Jimly.
Khusus tahun ini Presiden juga akan memberikan penghargaan kepada menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara menjelang berakhirnya periode pertama lepemimpinannya pada Oktober mendatang.
"Pada bulan Oktober akan ada lagi penganugerahan, khusus pejabat terkait kabinet, terkait dengan pimpinan lembaga tinggi negara," tambah Jimly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Ungkap Mantan Kepala Bea Cukai Jogja Lakukan Pencucian Uang Capai Rp20 Miliar
Pelajar SMA Negeri 1 Cisaat Sukabumi Meninggal saat Seleksi Paskibra
Advertisement
Pemerintah dan DPR Didesak Segera Mengesahkan RUU Perampasan Aset
Arab Saudi Rilis Aturan Baru Visa Umrah 2024, Simak Informasi Lengkapnya
Advertisement
Darurat, Kasus Demam Berdarah di Amerika Tembus 5,2 Juta, 1.800 Orang Meninggal
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
Advertisement
Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Advertisement
Kota Isfahan Bukan Hanya Pusat Nuklir Iran tetapi juga Situs Warisan Budaya Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
- Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
- Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
- Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Dampak Serangan Israel ke Iran, Harga Minyak Melonjak
Advertisement
Advertisement
