Advertisement
Pemberian Penghargaan Bintang Mahaputra Akan Diperketat
Ilustrasi-Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) menyalami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (keempat kiri) seusai memberikan tanda jasa kepada ahli waris saat penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta seleksi atas pemberian Bintang Mahaputra diperketat. Wakil Dewan Gelar dan Tanda Jasa serta Tanda Kehormatan Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan instruksi tersebut akan diimplementasikan pada seleksi pemberian Bintang Mahaputra pada tahun ini.
"Bukan karena jabatan seseorang dia diberi penghargaan, tetapi karena dia telah bekerja mengabdi beyond the call of duty, lebih dari tugas formalnya sebagai pejabat. Jadi kalau dia hanya karena jabatannya, ya dipertimbangkan diberikan bukan bintang, tapi ada penghargaan dalam bentuk yang lain mungkin bintang jasa," kata Jimly di Istana Negara, Rabu (7/8/2019).
Advertisement
Jimly mengungkapkan pihaknya masih menyeleksi nama-nama yang masuk berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga. Hingga saat ini, nama yang masuk proses seleksi mencapai 29 orang.
Nantinya, Presiden Jokowi dijadwalkan menyerahkan penghargaan pada penerima Bintang Mahaputra pada 15 Agustus 2019. "Seminggu ini kami selesaikan, jadi belum final," ujar Jimly.
BACA JUGA
JImly menambahkan agenda penyerahan bintang kepada tokoh-tokoh tersebut tidak hanya dilakukan pada 15 Agustus mendatang. Sesuai tradisi, ujar Jimly, Presiden Jokowi hanya memberikan penghargaan kenegaraan setahun dua kali yakni dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Hari Pahlawan.
"Jadi tradisi setiap menjelang hari kemerdekaan, tapi khusus untuk pahlawan tanggal 10 November," jelas Jimly.
Khusus tahun ini Presiden juga akan memberikan penghargaan kepada menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara menjelang berakhirnya periode pertama lepemimpinannya pada Oktober mendatang.
"Pada bulan Oktober akan ada lagi penganugerahan, khusus pejabat terkait kabinet, terkait dengan pimpinan lembaga tinggi negara," tambah Jimly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Ingin Anak Petani Jadi Insinyur hingga Jenderal
Kemenhut Tegaskan Tak Ada Penggeledahan oleh Kejagung
Operasi AS di Venezuela: 75 Orang Tewas Saat Tangkap Maduro
Pemkab Bireuen Bangun 1.000 Huntap Korban Banjir dan Longsor
Advertisement
Pengamat UGM: Ketegangan AS-Venezuela Tak Berdampak ke RI
Menko Yusril: Kritik Boleh, Hinaan Bisa Dipidana di KUHP Baru
Kemendagri Tekankan Pemulihan Aceh Harus Cepat Jelang Ramadan
Satpol PP Bongkar Lapak PKL di Atas Saluran Jalan Gajah Raya
Serangan Udara Koalisi Saudi Tewaskan 20 Orang di Yaman
Advertisement
Eks Dirjen Anggaran Divonis 1,5 Tahun Penjara
MKMK: Penegakan Etik Hakim Harus Datang dari Diri Sendiri
Pemulihan 2,3 Juta UMKM Terdampak Banjir Dimulai 9 Januari
Mentan Copot 192 Pejabat, 2.300 Izin Distributor Pupuk Dicabut
Mudik Gratis Jateng 2026 Siapkan 349 Bus dan 20 Kereta Api
Advertisement
Kasus Teror DJ Donny, Polda Metro Masih Analisis CCTV
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Sleman Luncurkan e-Kalurahan, Awasi Transaksi Desa
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 10 Gerai KDMP Kulonprogo Dibangun, Didampingi BA dari Pusat
- MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
- Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
- Anggaran JKN PBI Bantul 2026 Naik Jadi Rp60 Miliar
- PSS Kalah dari Kendal, Ansyari Kritik Kepemimpinan Wasit
- Relokasi Pedagang Pantai Sepanjang Tanpa Perpanjangan Waktu
- Jadwal KRL Solo Jogja, Rabu 7 Januari 2026
Advertisement
Advertisement
