Advertisement
Alasan Jusuf Kalla Setuju Impor Rektor Asing
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menungkapkan alasannya mendukung perekrutan tenaga asing menjadi rektor untuk perguruan tinggi negeri (PTN). JK menilai peningkatkan kualitas rektor lokal masih lamban.
JK mengungkapkan, bahwa universitas di Indonesia mesti bisa maju secara cepat seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi. Karena itu menurut JK, mesti ada dorongan dari rektor asing agar memacu kemajuan dari PTN Indonesia itu sendiri.
Advertisement
"(Peningkatan mutu tenaga lokal) Pasti itu yang terbaik. Tapi kenyataannya juga masih lambat. Jadi perlu ada langkah cepat, terobosan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Meskipun setuju, JK menyarankan kalau perekrutan tenaga asing itu tidak langsung disimpan pada posisi rektor. Melainkan perekrutan secara bertahap, semisal mulai dari konsultan teknik, kemudian bisa naik menjadi dekan lalu barulah menjadi rektor.
"Setuju rektor asing tapi melalui tahapan, sehingga mereka di universitas tak syok, rektornya juga tidak syok. Dimulai dari penasihat teknis, dekan, baru kalau dimajukan, jadi rektor," ujarnya.
JK menganggap Indonesia mampu mendatangkan tenaga asing untuk memacu percepatan kemajuan PTN di Indonesia. Dengan anggaran pendidikan pada 2020 sebesar Rp 550 triliun, JK menilai kalau Indonesia bisa meningkatnya kualitas pendidikan dalam negeri.
Untuk diketahui, pemerintah akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang paling siap untuk dinaikkan rankingnya.
Rencana tersebut akan dilakukan dalam rangka meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.
"Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," ujar Nasir seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Sleman dan Kulonprogo, Selasa 1 Juli 2025
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
