Advertisement
Alasan Jusuf Kalla Setuju Impor Rektor Asing
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). - Suara.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menungkapkan alasannya mendukung perekrutan tenaga asing menjadi rektor untuk perguruan tinggi negeri (PTN). JK menilai peningkatkan kualitas rektor lokal masih lamban.
JK mengungkapkan, bahwa universitas di Indonesia mesti bisa maju secara cepat seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi. Karena itu menurut JK, mesti ada dorongan dari rektor asing agar memacu kemajuan dari PTN Indonesia itu sendiri.
Advertisement
"(Peningkatan mutu tenaga lokal) Pasti itu yang terbaik. Tapi kenyataannya juga masih lambat. Jadi perlu ada langkah cepat, terobosan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
Meskipun setuju, JK menyarankan kalau perekrutan tenaga asing itu tidak langsung disimpan pada posisi rektor. Melainkan perekrutan secara bertahap, semisal mulai dari konsultan teknik, kemudian bisa naik menjadi dekan lalu barulah menjadi rektor.
"Setuju rektor asing tapi melalui tahapan, sehingga mereka di universitas tak syok, rektornya juga tidak syok. Dimulai dari penasihat teknis, dekan, baru kalau dimajukan, jadi rektor," ujarnya.
JK menganggap Indonesia mampu mendatangkan tenaga asing untuk memacu percepatan kemajuan PTN di Indonesia. Dengan anggaran pendidikan pada 2020 sebesar Rp 550 triliun, JK menilai kalau Indonesia bisa meningkatnya kualitas pendidikan dalam negeri.
Untuk diketahui, pemerintah akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang paling siap untuk dinaikkan rankingnya.
Rencana tersebut akan dilakukan dalam rangka meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.
"Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," ujar Nasir seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Komplotan Spesialis Pengganjal ATM di Gerai Ritel Modern Ditangkap Polresta Jogja
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
