Ini Skenario yang Disiapkan Pemerintah untuk Membiayai Pemindahan Ibu Kota
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). Daerah yang menjadi bakal calon Ibu Kota Negara itu telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo pada Mei 2019 - Antara/Hafidz Mubarak Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan pada seluruh jajarannya untuk menyiapkan skema pembiayaan yang nantinya akan digunakan untuk menutup kebutuhan pembangunan ibu kota baru. Ibu Kota baru pengganti Jakarta bakal dipindah ke Kalimantan.
"Saya minta mulai disiapkan dari sekarang skema pembiayaan APBN dan non APBN, desain kelembagaan yang diberikan otoritas dan yang paling penting payung hukum regulasi untuk pemindahan Ibu Kota ini," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro seusai rapat mengatakan ada tiga bentuk skema pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau non-APBN.
Tiga skema pembiayaan yang disiapkan yakni dari APBN, pembiayaan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan pembiayaan yang melibatkan partisipasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Khusus APBN, kita akan berupaya melakukan yang namanya kerja sama pengelolaan aset. Terutama aset di Jakarta maupun aset di kota baru. Meskipun pakai APBN tidak akan ganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada di APBN," kata Bambang.
Bambang menuturkan, terdapat potensi penerimaan yang besar dari aset di Jakarta hingga Rp 150 triliun. Karena itu kata dia, angka tersebut bisa menutup kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar di Kalimantan sebesar Rp93 triliun.
"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata dia.
"Kesimpulannya penggunaan APBN murni, dalam mengambil sumber lain, sudah tidak ada. Semuanya sudah didesain untuk terkait dengan pembangunan ibu kota baru," Bambang menambahkan.
Tak hanya itu, Bambang menyebut potensi penerimaan negara sebesar Rp 150 triliun dari pengelolaan aset di Jakarta bisa saja bertambah.
Mengingat angka tersebut kata Bambang, baru diperoleh dari perhitungan atas lokasi yang terbatas.
"Artinya kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150 Triluan, artinya kita bisa menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran yang memang harus dari APBN. Ya bangun Istana, pangkalan TNI, semua harus APBN demikian juga kebutuhan rumah dinas," ucap Bambang.
Terkait lokasi pasti pemindahan Ibu Kota, Bambang mengatakan Presiden Jokowi akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat. Kekinian terdapat tiga opsi yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan atau di Kalimantan Timur.
Jokowi kata Bambang, juga meminta agar pusat pemerintahan baru dibangun dengan standar kota internasional dan harus menjadi rujukan pengembangan kota-kota yang ada di Indonesia
"Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota dan kehidupan kota yang lebih nyaman akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan," tandasnya.
Sumber : Suara.com
