Advertisement
FPI Siap Berdialog dengan Pemerintah, Moeldoko: Enggak Perlu Dialog

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tak ada yang perlu diobrolkan antara pemerintah dengan Front Pembela Islam (FPI).
Hal tersebut dikatakannya untuk menanggapi perkataan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif yang menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Advertisement
Menurut Moeldoko, yang diperlukan pemerintah yakni komitmen ormas yang berazaskan Pancasila.
"Kami [pemerintah] nggak perlu dialog yang diperlukan adalah komitmen, apalagi yang didialog kan nggak perlu dialog. Sudah jelas semua ormas supaya berazaskan pancasila sesuai dengan undang-undangnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Mantan Panglima TNI menegaskan tak perlu dialog dengan pemerintah untuk menunjukkan ideologi Pancasila. Namun jika ormas FPI mengikuti aturan yakni sesuai dengan ideologi Pancasila, tidak perlu lagi ada dialog.
"Apanya yang didialogkan, suudah jelas. nggak perlu ada dialog. Sepanjang oke ikuti aturan mainnya selesai semua, apalagi yang perlu didialogkan," kata dia.
Lebih lanjut, Moeldoko menegaskan setiap ormas tidak boleh mengembangkan ideologi lain selain Pancasila.
Kata dia, jika FPI tegas mengatakan sejalan dengan ideologi Pancasila dan perilaku-perilaku sesuai dengan Pancasila tidak perlu lagi ada dialog.
"Saya pikir itulah, jangan mengembangkan ideologi lain itu prinsipnya. Dengan tegas FPI oke ideologi saya Pancasila selesai. Perilaku-perilaku Pancasila selesai kan itu, apa lagi yang perlu didialogkan," tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Ma'arif, menyebut pihaknya siap berdialog dengan pemerintah jika FPI dinggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Tak tanggung-tanggung, Slamet mengajak pemerintahan Jokowi berdialog secara terbuka yang disiarkan lewat stasiun televisi.
Slamet Ma'arif menuturkan, jika FPI dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila seharusnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi bisa mengedepankan upaya dialogis. Slamet bahkan mengaku siap berdialog dengan pemerintahan Jokowi secara terbuka di televisi.
"Kalau pun dengan kami (FPI) ada yang dianggap tidak sesuai ya ajak kami bicara, dialog, kalau perlu ayo dialog terbuka, ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, ayo, supaya umat bisa paham betul," kata Slamet Ma'arif di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).
Meski demikian, Slamet Ma'arif mengaku heran atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut bisa saja tidak mengeluarkan perpajangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI jika organisasi pimpinan Rizieq Shihab tersebut tidak sesuai dengan Pancasila.
Kendati begitu, Slamet Ma'arif mangku tak ambil pusing atas sikap pemerintah yang dinilai cenderung mempersulit permohonan izin perpanjangan SKT FPI. Slamet Ma'arif mengatakan permohonan izin perpanjangan SKT kepada Kementerian Dalam Negeri semata-mata dilakukan pihaknya sebagai bentuk itikad baik dalam mentaati aturan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Pembangunan Tol Jogja-Solo Segmen Prambanan-Purwomartani Sesuai Rencana, Target 2026 Sampai Gerbang Tol Kalasan
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement