Advertisement
Mendagri Tak Larang Ijtima Ulama IV Bentuk Lembaga, Katanya: Silakan
Konferensi pers Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019). - Antara/M Fikri Setiawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Keinginan para ulama dan tokoh agama untuk membentuk sebuah kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Ijtima Ulama IV tidak dilarang oleh Kementerian Dalam Negeri.
"UU mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berkumpul berserikat berormas, kalau ada sekelompok warga negara Indonesia yang ingin berhimpun ya silakan," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Insititut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8/2019).
Advertisement
Tjahjo menjelaskan bila Ijtima Ulama ingin menjadi sebuah lembaga atau organisasi masyarakat (ormas), nantinya pihak Ijtima Ulama bisa mendaftar melalui akta notaris, Kemenkumham atau langsung mendaftar ke Kemendagri.
Menurut dia, siapapun berhak untuk mendaftarkan sebuah lembaga karena termasuk ke dalam hak setiap warga negara.
BACA JUGA
"Bisa lewat akta notaris, bisa lewat Kemenkumham mendaftarnya bisa lewat Kemendagri, sah-sah saja, tidak pun tidak masalah, itu saja, setiap warga negara punya hak untuk berserikat, berhimpun, berkumpul," kata Tjahjo.
Salah satu poin Ijtima Ulama IV adalah dibentuknya sebuah kelembagaan untuk menjadi wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh istiqomah.
Poin lainnya, meminta seluruh ulama dan umat untuk memperjuangkan kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Mekkah, Arab Saudi ke Indonesia.
"Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam, serta stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016," ucap Yusuf Martak, penanggung jawab Ijtima Ulama IV.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
97 Warga Gaza Tewas Akibat Serangan Israel Saat Gencatan Senjata
Uni Eropa Belum Sepakat Beri Pinjaman ke Ukraina
Prabowo: Fasilitas Olah Sampah Jadi Listrik Dibangun di 34 Kota
Trump Minta Rusia dan Ukraina Kembali Bernegoisasi, Hentikan Perang
Advertisement
Viral Pegawai Pajak Diduga Lakukan Premanisme, Ini Respons Dirjen
Polisi Periksa 19 Saksi Terkait Kematian Mahasiswa Unud
Pecatan TNI AL Terlibat Penyekapan di Tangerang
Unud: Tak Ada Tekanan Akademik Dialami Mahasiswa TAS
Begini Kronologi Mobil Petugas Bandara Hong Kong Tertabrak Pesawat
Advertisement
Prabowo Minta Alokasikan Duit Pengembalian Korupsi CPO untuk LPDP
Prabowo Akan Tambah Jumlah Bantuan Smart TV untuk Sekolah
Kemlu: 10 Ribu Kasus Scam Libatkan Pelaku WNI
Kejar Target 19 Juta Lapangan Kerja, Pemerintah Kuatkan Investasi
Polisi Klaim Tak Temukan Dugaan Perundungan di Kematian Mahasiswa Unud
Advertisement
Pesawat Tergelincir di Hong Kong hingga Terjun ke Laut, 2 Tewas
Berita Pilihan
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
- Kapal Tanker Federal II Terbakar, 13 Orang Meninggal Dunia
- Unjuk Rasa Pemuda Maroko, Tuntut Pembebasan Demonstran Gerakan GenZ
- Kawasan Gunung Lawu Tak Masuk WKP Panas Bumi, Ini Alasannya
Advertisement
Pura-Pura Cari Kerja, Pria Asal Cilacap Gasak Motor di Pundong
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Gerindra Jogja Serukan Prabowo 2 Periode di Pelantikan PAC
- Mahasiswa Diajak Sadar Gaya Hidup Berkelanjutan
- Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Senin 20 Oktober 2025
- Jadwal Bus Trayek Malioboro ke Parangtritis Senin 20 Oktober 2025
- Ruas Tol Jakarta-Cikampek Diperbaiki, Ini Titiknya
- Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini Senin 20 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 20 Oktober 2025
Advertisement
Advertisement
