Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan ICAO Periode 2026-2028
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan ICAO periode 2026-2028 setelah terakhir menjabat pada 2001. Ini fokus kontribusinya.
Gedung MPR - DPR / Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diusulkan menjadi lembaga tertinggi negara. Usulan ini diutarakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, atau akrab disapa Bamsoet.
"Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas, tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," kata Bambang saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Menurut dia, perundangan-undangan telah banyak berubah sejak reformasi, salah satunya ialah perubahan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa MPR bukan lagi lembaga satu-satunya yang melaksanakan kedaulatan rakyat.
Sesuai amanat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat pengaturan.
"Guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar," jelasnya.
BACA JUGA: Ketimbang Hapus PPDB Zonasi, Pemerintah Daerah Diminta Perbanyak Sekolah Negeri
Bamsoet juga sempat membahas pentingnya kembali merancang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, PPHN baru dapat dilakukan setelah Pemilu 2024.
"Pembahasan PPHN seyogianya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," kata Bamsoet.
Dia menjelaskan pembahasan dalam PPHN nanti untuk mengatur kejadian luar biasa yang terjadi di Indonesia menjelang pemilu.
"Sekiranya menjelang pemilu terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya," katanya.
Dalam kondisi itu, menurut dia, tak ada lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penundaan pemilu. Selain itu, tak diatur dalam konstitusional bahwa pemilu tertunda, padahal masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis.
Dia melihat kondisi seperti itu belum ada jalan keluar secara konstitusional setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari semua masyarakat Indonesia.
"Sebab, di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita," ujar Bambang Soesatyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan ICAO periode 2026-2028 setelah terakhir menjabat pada 2001. Ini fokus kontribusinya.
Cek rute Trans Jogja 2026, daftar halte, tarif reguler dan pelajar, metode pembayaran, serta jam operasional bus mulai pukul 05.30 WIB.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Minggu 22 November 2026 melayani lima tujuan dengan tarif Rp80.000. Simak jam keberangkatan bus dari bandara.
Jadwal KA Bandara YIA Minggu 22 November 2026 tersedia 24 perjalanan dari YIA ke Stasiun Tugu dan sebaliknya. Cek jam keberangkatannya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Minggu 22 November 2026, tersedia 10 perjalanan. Simak jam keberangkatan dari kedua stasiun.
Jadwal KRL Palur-Jogja 22 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak jam keberangkatan dan kedatangan di 13 stasiun.