Hasto Wardoyo Ingin Pendidikan Kesehatan Reproduksi Masuk Kurikulum Sekolah

Harianjogja.com, MAGELANG-- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo berencana memasukkan program pendidikan kesehatan reproduksi pada kurikulum sekolah dari jenjang SD hingga SLTA/SMA.

"Rencananya program tersebut akan dimasukan pada pendidikan Jasmani atau yang lainnya," kata Hasto Wardoyo, usai pembinaan program BKKBN bagi penyuluh Keluarga Berencana (KB) se-eks Karesidenan Kedu, di Pendopo Soepardi, Setda Kabupaten Magelang, Senin (5/8/2019).

Ia mengaku sedang mengumpulkan petinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan menurutnya, Mendikbud Muhajir Effendy juga sudah diajak berkomunikasi. "Pada perinsipnya [Mendikbud] sudah OK. Sebagai harapan kami, Desember besok sudah bisa terlaksana," kata Hasto.

Pendidikan kesehatan tersebut, lanjut Hasto, tidak hanya membahas soal pendidikan seks saja, namun lebih umum lagi yakni mengenai soal kesehatan reproduksi.

Dari upaya masuk ke institusi pendidikan ini, Hasto berharap anak-anak jadi tahu soal siklus kehidupan reproduksi perempuan dan laki-laki. Menurutnya, sangat naif apabila anak umur 12 tahun yang sudah menstruasi tapi tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Hasto juga mengungkapkan dirinya sedang melakukan rebranding institusi BKKBN ini. Salah satu upayanya dengan rencana memperbaharui lagu (mars) Keluarga Berencana karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

"Kami akan mengevaluasi soal lagu atau mars KB karena sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Kami ingin agar lagu atau mars KB lebih mengena ke hati generasi muda. Selain itu mengenai logo juga akan kami lombakan. Intinya kami ingin menyesuaikan dengan selera kaum milenial," katanya.

Mengenai eksistensi para penyuluh KB sendiri, pihaknya juga akan melakukan riset. Pihaknya akan mencari tahu tanggapan publik soal kinerja mereka (tenaga penyuluh KB).

Lain sisi, Bupati Magelang, Zaenal Arifin, mengungkapkan saat ini Kabupaten Magelang mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga penyuluh KB yang hanya berjumlah 47 orang.

Wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri 372 desa dengan hanya memiliki 47 orang penyuluh KB, maka satu penyuluh harus mengawal 7-8 Desa. "Tentunya ini akan sangat kurang," ungkap Zaenal.

Pada kesempatan itu, ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Kepala BKKBN yang akan mengintervensi langsung di seluruh sektor, dengan berkomunikasi langsung pada Kementerian Pendidikan mengenai terobosan terbarunya itu.

"Sehingga ini akan menjadi tanggung jawab bersama, gotong royong bersama untuk menyiapkan generasi-generasi yang hebat," pungkas Zaenal.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.