Advertisement
Pengamat Sebut Jabatan Menteri Cukup Sekali

Advertisement
Harianjogja.com, KUPANG - Jabatan menteri di kabinet kerja Jokowi sebaiknya cukup satu periode. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat hukum tata negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, MHum.
"Sebaiknya jabatan menteri cukup satu periode saja, supaya semua kader partai yang sudah berjuang memenangkan calon presiden dapat kebagian untuk jadi menteri dan jabatan lain," kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang, Senin (5/8/2019).
Advertisement
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan komposisi kebinet Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang, dan perlu tidaknya keterwakilan daerah.
Menurut dia, menteri yang sudah melaksanakan tugas pembantu presiden selama lima tahun terakhir tidak perlu diangkat lagi, tetapi memberikan kesempatan kepada kader bangsa yang lain.
"Banyak orang Indonesia yang profesional dan berintegrasi, sehingga Jokowi perlu memberikan kesempatan, termasuk dari kalangan muda," katanya.
Dia juga menyarankan agar dalam penyusunan kabinet kerja lima tahun ke depan, Jokowi perlu mempertimbangkan keterwakilan daerah karena Indonesia berbhineka.
Pandangan hampir sama disampaikan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, Msi, yang mengatakan, secara politik, penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun terbuka peluang adanya masukan publik, termasuk dari partai koalisi.
"Dan secara normatif, Jokowi memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih pembantu, termasuk keterwakilan wilayah dan dukungan politik wilayah atas kemenangan Jokowi," kata Ahmad Atang.
Di NTT misalnya, selama dua periode pencalonan, Jokowi selalu menang mutlak diatas 90%.
Pada Pilpres 2014 pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf kalla (Jokowi-JK) menang telak di sebagian besar kabupaten dan kota. Sementara pada Pilpres 2019, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin menang mutlak di Provinsi NTT.
"Jadi NTT selama dua periode, Jokowi menang mutlak di atas 90 persen suara. Hal ini menunjukan bahwa dukungan politik masyarakat NTT secara tulus kepada Jokowi. Karena itu tidak berlebihan jika Jokowi mempertimbangkan untuk mengakomodir salah satu putra NTT dalam kabinet mendatang," katanya Ahmad Atang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement