Advertisement
Anies Bakal Tarik Biaya Kemacetan untuk Atasi Polusi Udara

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur No 66/2019 tentang Pengendalian Udara.
Beleid tersebut diteken Anies Baswedan pada Kamis (1/8/2019). Ingub 66/2019 dikeluarkan dalam rangka percepatan pelaksanaan pengendalian kualitas udara di DKI Jakarta.
Advertisement
Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Ingub 66/2019 berisi penugasan kepada 15 kepala satuan perangkat daerah (SKPD). Poin Kesatu ayat dua beleid tersebut menyebutkan agar SKPD terkait mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualias udara.
Beberapa pendekatan yang disiapkan antara lain melalui perluasan kebijakan ganjil-genap di sepanjang musim kemarau, peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal, dan penerapan kebijakan congestion pricing (biaya kemacetan) yang dikaitkan dengan pengendalian kualitas udara pada 2021.
"Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan revisi Peraturan Gubernur tentang tarif parkir pada 2019," kata Anies Baswedan dalam Ingub 66/2019 seperti dikutip Bisnis, Jumat (2/8/2019).
Seperti diketahui, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 adalah mengatur tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.
Saat ini Pergub 31/2017 menjadi dasar hukum tarif parkir di Jakarta. Dalam pergub itu diatur tarif parkir untuk mobil ditetapkan minimal Rp3.000/jam dan maksimal Rp12 ribu/jam, sementara motor Rp2.000/jam sampai Rp6.000/jam.
Anies juga meminta agar Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo agar menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Congestion Pricing pada 2020. Meski demikian, Anies tidak menjelaskan lebih lanjut soal definisi congestion pricing.
Beleid tersebut juga tidak memaparkan apakah congestion pricing merupakan bagian dari kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Terakhir, Anies berencana untuk menerapkan kembali perluasan kebijakan ganjil-genap yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada saat Asian Games 2018.
Sebelumnya, BPTJ mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan kembali regulasi ganjil-genap selama 15 jam seperti saat Asian Games 2018 lalu.
Kondisi ini dianggap penting mengingat dari hasil evaluasi yang dilakukan BPTJ, tingkat kemacetan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta saat ini meningkat drastis.
Data AirVisual menunjukkan indeks kualitas udara (air quality index/AQI) DKI Jakarta pada Jumat(2/8/2019) pagi berada di angka 155.
Data pada pukul 07.00 WIB itu, menunjukkan kualitas udara di Jakarta berada dalam kategori tidak sehat (151-200) dengan kandungan polusi PM2.5 sebesar 63,9 mikrogram/m³.
Dengan level AQI menurut AirVisual tersebut, Jakarta menempati posisi kedua kota paling berpolusi di dunia. Tingkat polusi Jakarta pagi ini berada di atas Kota Ulan Bator, Mongolia, dan Tashkent, Uzbekistan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Rabu 2 Juli 2025: Tol Jogja Segmen Klaten Prambanan Dibuka hingga Waspada Kasus DBD
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement