Advertisement
JK Ingin Transmigrasi Berimbas pada Kesejahteraan Pendatang dan Masyarakat Lokal

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Program transmigrasi yang dijalankan saat ini diharapkan mengarah pada kesejahteraan pendatang dan masyarakat tempatan.
"Transmigrasi perlu kita pahami [sebagai] program yang sudah lama. [Program ini] bagian upaya kita semua untuk memajukan Indonesia," kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Menurut Jusuf Kalla, peran transmigrasi dalam perjalanan pembangunan bangsa terus mengalami pergeseran peran. Pada awalnya, transmigrasi memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang padat ke wilayah-wilayah yang lebih sedikit penduduknya dengan jaminan ekonomi berupa pembagian tanah sebanyak 2 hektare (Ha).
"Setelah itu timbul masalah karena setiap transmigran diberikan lahan 2 Ha. Timbul kesenjangan antara yang datang dengan yang didatangi," katanya.
Untuk mengatasi persoalan ini, maka pemerintah menciptakan transmigrasi lokal di mana warga setempat juga dimungkinkan untuk mendapatkan tanah seluas 2 Ha.
"[Tapi sekarang] karena penduduk bertambah, kegiatan bertambah, otonomi daerah maka terjadilah suatu penurunan yang sangat banyak [jumlah peserta transmigrasi]. Kalau tahun 80an, 90an per tahun bisa lebih dari 200.000 KK sekarang sisa 2.500 KK [karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dibagikan]," katanya.
Untuk itu kedepan, katanya, program pengelolaan transmigrasi tidak lagi bertumpu pada pendistribusian penduduk. Akan tetapi program pengembangan yang harus dilakukan berfokus pada mensejahterakan penduduk di wilayah-wilayah transmigrasi yang ada. Pada saat yang sama juga mensejahterakan warga tempatan.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- KPK Nilai RUU KUHP Berpotensi Mengurangi Fungsi Pemberantasan korupsi
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
Advertisement
Advertisement