Advertisement
ICW: Institusi KPK dan Pegawainya Harus Independen
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan.
"Bukan hanya secara institusi tapi independensi setiap pegawai KPK, tak terkecuali lima komisioner yang akan terpilih nanti. Maka dari itu, kalaupun ada dari institusi tertentu yang lolos jadi pimpinan KPK, dorongan kita bukan hanya mundur dari jabatannya. Tapi, juga mundur dari institusinya, untuk mencegah konflik kepentingan," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Advertisement
Dia ingin pembentukan KPK ke depan layak untuk dikritisi, terlebih pada saat genting seperti sekarang. ICW masih menolak adanya kepolisan ataupun kejaksaan di tubuh KPK.
"Masih banyak catatan kritis kepada institusi penegak hukum yang juga punya kewenangan memberantas korupsi. Maka dari itu kita pandang lebih baik, untuk membenahi internalnya dari pada mengirimkan wakilnya ke KPK," kata Kurnia.
ICW sendiri mengaku telah mengantongi nama calon pimpinan KPK bermasalah terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan rekam jejaknya, namun ICW akan memeriksa lebih lanjut profil capim bermasalah itu.
"Laporan sudah ada yang masuk. Kita menelaah lebih jauh dan terus mengkampanyekan agar ada keterlibatan publik dalam pemilihan-pemilihan pimpinan KPK," jelasnya.
ICW pun segera melaporkan temuan itu kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK dan diharapkan ada tindak lanjut yang jelas dari Pansel.
"Ada beberapa nama yang perlu di-cross check ulang Pansel karena ada pemberitaan juga, laporan masyarakat juga terkait dari figur tersebut. Ke depan, jika ada temuan signifikan akan disampaikan ke publik," tuturnya.
Oleh karena, tambah Kurnia, pihaknya meminta agar pansel KPK jangan hanya menunggu laporan dari instansi seperti kepolisian lantaran jika bukan atas laporan masyarakat sendiri, akan ada konflik kepentingan dari kepolisian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Advertisement
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Advertisement
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Kebudayaan Gelar Indonesia ICH Festival di Jogja
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Advertisement
Advertisement
