Advertisement
ICW: Institusi KPK dan Pegawainya Harus Independen
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan.
"Bukan hanya secara institusi tapi independensi setiap pegawai KPK, tak terkecuali lima komisioner yang akan terpilih nanti. Maka dari itu, kalaupun ada dari institusi tertentu yang lolos jadi pimpinan KPK, dorongan kita bukan hanya mundur dari jabatannya. Tapi, juga mundur dari institusinya, untuk mencegah konflik kepentingan," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Advertisement
Dia ingin pembentukan KPK ke depan layak untuk dikritisi, terlebih pada saat genting seperti sekarang. ICW masih menolak adanya kepolisan ataupun kejaksaan di tubuh KPK.
"Masih banyak catatan kritis kepada institusi penegak hukum yang juga punya kewenangan memberantas korupsi. Maka dari itu kita pandang lebih baik, untuk membenahi internalnya dari pada mengirimkan wakilnya ke KPK," kata Kurnia.
BACA JUGA
ICW sendiri mengaku telah mengantongi nama calon pimpinan KPK bermasalah terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan rekam jejaknya, namun ICW akan memeriksa lebih lanjut profil capim bermasalah itu.
"Laporan sudah ada yang masuk. Kita menelaah lebih jauh dan terus mengkampanyekan agar ada keterlibatan publik dalam pemilihan-pemilihan pimpinan KPK," jelasnya.
ICW pun segera melaporkan temuan itu kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK dan diharapkan ada tindak lanjut yang jelas dari Pansel.
"Ada beberapa nama yang perlu di-cross check ulang Pansel karena ada pemberitaan juga, laporan masyarakat juga terkait dari figur tersebut. Ke depan, jika ada temuan signifikan akan disampaikan ke publik," tuturnya.
Oleh karena, tambah Kurnia, pihaknya meminta agar pansel KPK jangan hanya menunggu laporan dari instansi seperti kepolisian lantaran jika bukan atas laporan masyarakat sendiri, akan ada konflik kepentingan dari kepolisian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Siapkan THR 2026 untuk ASN, TNI, dan Polri Rp55 Triliun
Keluarga Kopilot Smart Air Desak Evaluasi Keamanan Bandara Korowai
DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
23.000 SPPG Dukung Program MBG, BGN Libatkan Kampus
Advertisement
Kemensos Buka Kanal Aduan Bansos dan PBI BPJS Kesehatan
Kapolri Percepat Penanganan Kasus Smart Air
Dukung MBG, Prabowo Bakal Beri Kapolri Bintang Mahaputera
AS Tutup Pangkalan Militer di Suriah Setelah 10 Tahun
Prabowo Sebut Standar MBG Lampaui Jepang dan Eropa
Advertisement
BGN Atur Menu MBG 3B dan Target 33.670 di SPPG 2026
BGN Perluas MBG untuk Balita 6-59 Bulan pada 2026
Prabowo Tinjau SPPG Polri, Pastikan MBG Tetap Hangat
5 Perusahaan China Bidik Tender Waste to Energy Danantara
Menkeu Purbaya Geser Masyita Crystallin ke Danantara
Advertisement
BBC Pangkas Anggaran 10 Persen, PHK Tak Terhindarkan
Berita Pilihan
- DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Advertisement
SIM Keliling Kulonprogo 14 Februari 2026, Perpanjangan SIM Lebih Prakt
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Jogja 13 Februari 2026 di Alun-Alun Kidul
- Satpol PP Bantul Copot 525 Reklame Ilegal
- SIM Keliling Gunungkidul Jumat 13 Februari 2026, Mudahkan Perpanjangan
- Jadwal Bus DAMRI Bandara YIA ke Jogja Jumat 13 Februari 2026
- FGD BPS DIY Perkuat Standar Pelayanan Publik 2026
- Jadwal Pemadaman Listrik Jogja 13 Februari 2026
- Naikkan Kelas UMKM dengan Pemasaran Digital
Advertisement
Advertisement
