BGN Perluas MBG untuk Balita 6-59 Bulan pada 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperluas sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita usia 6-59 bulan mulai 2026, sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan kebijakan ini menjadi tantangan tersendiri karena menyasar usia yang sangat krusial dalam tumbuh kembang anak. Penambahan batasan usia tersebut tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) tahun 2026.

“Batasan usia kelompok anak balita juga sudah ditambah. Kalau mengikuti Perpres 115 Tahun 2025 di juknis tahun 2026, anak 6-59 bulan itu menerima. Ini menjadi tantangan karena itu usia yang cukup kritis bagi anak-anak untuk menerima makanan,” katanya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, pedoman distribusi makanan dan edukasi gizi Program Makan Bergizi Gratis untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) telah diterbitkan sejak Mei 2025. Pedoman tersebut saat ini sudah dijalankan oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Titik kritis pemberian MBG bagi kelompok 3B itu di 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun), situasi yang krusial untuk menciptakan anak yang cerdas, sehat, dan kuat sehingga bisa mendulang Indonesia Emas 2045,” katanya.

Hingga Kamis (12/2), capaian jumlah penerima manfaat kelompok 3B menunjukkan angka signifikan. Untuk usia PAUD tercatat 1,8 juta anak, balita non-PAUD 4,6 juta anak, ibu hamil 727 ribu orang, dan ibu menyusui 1,5 juta orang.

“Kita terus menambah penerima manfaat sejalan dengan penambahan SPPG yang ada,” ujar dia.

Ermia juga menegaskan seluruh kepala SPPG harus aktif melakukan pendataan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan berkoordinasi bersama puskesmas, posyandu, serta kelurahan.

Setelah proses pendataan dilakukan, SPPG dapat mulai menyiapkan MBG sesuai standar gizi seimbang dengan porsi yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia penerima manfaat.

Setiap hari, lanjutnya, kelompok 3B menerima MBG dengan penjadwalan yang telah disepakati bersama posyandu atau melalui mekanisme kesepakatan lain dengan para kader.

“Apakah kader perlu mengantar ke rumah atau diambil sendiri oleh ibu hamil atau ibu menyusui, bisa juga menyesuaikan dengan jadwal posyandu,” katanya.

Untuk wilayah terpencil, BGN telah merancang skema distribusi khusus dan sebagian SPPG sudah menerapkannya guna memastikan MBG menjangkau seluruh penerima manfaat.

Selain mendistribusikan MBG, peran kader juga dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi gizi kepada kelompok 3B.

“Ada penerima manfaat yang datang langsung ke SPPG atau melewati kader, atau ada di kegiatan tersebut dengan makan bersama. Di sinilah peran kader untuk memberikan edukasi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” demikian Ermia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara