Advertisement
KPK Dinilai Gagal Bikin Pejabat Insaf dari Korupsi
Gedung KPK. - Antarafoto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gagal membuat pejabat insaf untuk tidak korupsi.
Bupati Kudus Muhammad Tamzil ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi untuk yang kedua kalinya. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap pemerintah belum berhasil membuat para koruptor jera.
Advertisement
JK mengatakan bahwa pemerintah dan KPK belum bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang membuat para pelakunya menjadi jera.
Menurutnya, pemberian hukuman itu bukan untuk ditujukan sebagai bentuk balas dendam.
"Jadi pertama kami belum berhasil. Semua institusi kami, pemerintah, KPK, belum berhasil betul untuk menelan atau menyelesaikan masalah-masalah korupsi ini dan ternyata orang pejabat yang belum insaf," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Terkait dengan hukuman yang akan diberikan kepada Tamzil, JK mengatakan bisa saja Bupati Kudus tersebut bisa dikenakan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya.
Diketahui, dari kasus pertama Tamzil divonis bersalah dengan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Saat itu Tamzil yang menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008 terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk Tahun Anggaran 2004 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus.
"Tergantung hukum. Kalau memang hukum dua kali lebih berat ya (silakan)," ujarnya.
Akan tetapi, JK menilai terlalu jauh apabila Tamzil kemudian terancam hukuman mati karena terlibat dalam penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan pemkab tahun 2019 bernilai Rp 250 juta. Hukuman yang akan diberikan kepada Tamzil untuk kasusnya kali ini sesuai dengan pertimbangan hakim nantinya.
"Tapi tidak bisa langsung hukuman mati dengan hanya Rp 250 juta. Bukan di situ. Tergantung hukumnya. Tergantung hakim. Kita tidak bisa menghakimi orang dari luar," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prediksi BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Mendes Yandri Akan Lakukan Digitalisasi Pengawasan Dana Desa
Temui Pemerintah Arab Saudi, Menteri Agama Bahas Haji 2025
Advertisement
Dikawal 4 Jet Tempur PEA, Pesawat Presiden Prabowo Mendarat di Abu Dhabi
Hoaks di Masa Tenang Pilkada Jadi Sorotan Bawaslu, Ini 5 Provinsi Paling Rawan
Bawaslu Bakal Terapkan Teknologi Pengawasan Pemungutan Suara di Pilkada 2024
Advertisement
Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
Advertisement
Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Satpol PP Sleman Fokus Bentuk Omah Jaga Warga di Tiap Kalurahan
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
- Menpar: Kunjungan Wisatawan ke Bali Belum Merata
- Bawaslu Minta Seluruh Paslon Fokus Menyampaikan Program saat Kampanye Akbar
- Vonis terhadap Presiden Terpilih AS Donald Trump dalam Kasus Uang Tutup Mulut Kembali Ditunda
- Para Calon Kepala Daerah Diingatkan Tidak Berkampanye Saat Masa Tenang
- Retno Marsudi Ditunjuk sebagai Direktur Non-eksekutif Perusahaan Gurn Energy Singapura
Advertisement
Advertisement
