Advertisement
DPR Desak Pemerintah Bersikap Tegas Terhadap Zain Telecom Saudi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--DPR menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak tegas kepada operator asing Zain Telecom Saudi karena hanya menghentikan operator itu berjualan sementara waktu, bukan selamanya, di Indonesia.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Evita Nursatny menilai Kementerian Perdagangan dan Kemkominfo seharusnya membuat peraturan yang adil terkait polemik Zain Telecom Saudi di Indonesia. Caranya dengan melarang operator tersebut berjualan kartu perdana selamanya.
Advertisement
Kehadiran Zain Telecom Saudi dinilai membuat dampak negatif tidak hanya kepada industri, tetapi juga merugikan negara karena tidak membayar pajak. Di sisi lain, konsumen Indonesia yang telah membeli SIM Card Zain Telecom Saudi tidak terlindungi.
"Harusnya Kemkominfo dan Kemendag bertindak tegas dengan langsung menghentikan penjualan SIM card Zain di Indonesia dan bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah harus adil," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/7/2019).
Evita berpandangan jika Zain Telecom Saudi ingin menjual kartu perdana di Indonesia, mereka bisa bekerja sama dengan operator telekomunikasi Indonesia.
Evita menjelaskan operator telekomunikasi Indonesia yang ingin melayani pelanggannya pada musim haji juga menjalin kerja sama dengan operator telekomunikasi di Arab Saudi.
"Operator telekomunikasi Indonesia kan tidak bisa menjual SIM Card-nya di Arab Saudi. Kenapa kita mengizinkan mereka bisa berjualan di Indonesia. Harusnya pemerintah kan melakukan azas resiprokal. Sehingga persaingan usaha menjadi lebih sehat," kata Evita.
Secara terpisah, pengamat telekomunikasi Ridwan Efendi mengungkapkan jika Kemenkominfo lemah dalam menindak tegas Zain Telecom Saudi, seharusnya Kemendag dapat mengambil peran aktif untuk segera menghentikan penjualan kartu perdana Zain di Indonesia.
Menurut Ridwan jika pemerintah tidak tegas menindak penjualan kartu perdana Zain akan banyak operator asing yang menjual layanannya di Indonesia seperti dilakukan Zain.
"Kedaulatan Indonesia di bidang perdagangan diremehkan, namun pemerintah diam saja," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
Advertisement

Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
- Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
- Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
- Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- PPATK Sebut Perputaran Dana Judi Online Bisa Tembus Rp150,36 Triliun Selama 2025
Advertisement