Advertisement
Makna di Balik 'Koalisi Plus-Plus' Moeldoko, PKS: Ada Pergeseran Sikap Jokowi
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - Suara.com/Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pernyataan Kepala Staf Presiden, Moeldoko, bahwa setelah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibubarkan maka akan ada "koalisi plus-plus", mengisyaratkan adanya pergeseran sikap Presiden terpilih Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
"Pernyataan Moeldoko bisa jadi mengisayaratkan ada pergeseran sikap Jokowi, misalnya merangkul Partai Gerindra padahal koalisi KIK sudah cukup gemuk," kata dia, di Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Advertisement
Ia menilai wajar saat Partai NasDem dan beberapa partai politik lain bereaksi ketika ada pertemuan antara Jokowi-Prabowo dan Megawati-Prabowo.
Menurut dia, semua partai memiliki kebebasan memutuskan langkah politiknya masing-masing dan dia secara pribadi menilai koalisi parpol pendukung Prabowo-Sandi sesuai etika dan logika publik menjadi oposisi.
"PKS insya Allah istiqomah menjadi oposisi walaupun keputusan akhir ada di musyawarah Majelis Syuro PKS," ujarnya.
Mardani yakin PKS akan bersama dengan banyak pihak untuk menjadi oposisi seperti parpol dan para penggiat demokrasi. Ia menilai tidak menutup peluang ada parpol KIK yang kecewa dengan pembagian "kue" di kabinet.
"Pintu kami sebagai oposisi selalu terbuka (apabila ada parpol koalisi Jokowi yang kecewa)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN KIK, Moeldoko, berkata, TKN KIK akan dibubarkan, setelah itu partai yang sebelumnya ada di luar koalisi bisa saja bergabung untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ia menilai selama ini koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin selama kampanye terbangun cukup baik dan bisa saja koalisi yang terbangun itu mendapat tambahan.
"Koalisi yang terbangun cukup baik, bahkan koalisi itu bisa plus-plus, kan begitu. Jadi bukan hotel saja yang 'plus-plus'," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Advertisement
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Advertisement
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
Advertisement
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
LITERASI KESEHATAN: Warga Lansia Diminta Bijak Memilih Jenis Olahraga
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
