Advertisement
PDIP Minta Jokowi Tidak Mengakomodasi Kepentingan Gerindra
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - Suara.com/Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- PDIP meminta Jokowi untuk tidak terlalu mengakomodasi kepentingan Partai Gerindra yang berada di luar koalisi.
Partai Gerindra sempat menyebut telah menyampaikan konsep kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bergabung ke dalam koalisi partai pengusung Jokowi - Maruf Amin.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon berpesan kepada Jokowi untuk tidak terlalu memberikan porsi kepada Partai Gerindra.
Effendi menerangkan bahwa posisi Partai Gerindra dalam Pemilihan Presiden 2019 berbeda dari kubu Jokowi - Maruf Amin. Ketika melihat dua kubu yang berseberangan, menurut Effendi tidak perlu dileburkan menjadi satu.
"Ketika berlawanan kan berbeda visi, wong berbeda kok air dan minyak bisa satu, enggak mungkin, tetapi semua harus patuh kepada negara, jadi Pak Jokowi menurut saya enggak usah terlalu mengakomodir kepentingan oposisi, jalan saja kenapa sih," kata Effendi di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Effendi juga menambahkan apabila rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo semestinya hanya cukup sampai pertemuan silahturahmi demi mendinginkan suasana panas di tengah-tengah masyarakat.
"Dengan ada pertemuan di mana, sudah cukup lah, apalagi wong bukan musuh kok, bukan perang kok, hanya konsistensi sifatnya periode 5 tahunan kok, jangan dimanjakan juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui partainya menyiapkan konsep apabila diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin. Tapi, Dasco membantah kalau konsep itu sebagai modus tawar menawar kursi menteri.
"Kalau ke dalam (koalisi pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima (pemerintah), artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
46 Persen Perpustakaan Kalurahan Bantul Mati Suri, Ini Arahan Bupati
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Kadin DIY Galang Dana dan Magang untuk Korban Banjir Sumatera
- Mabes Polri Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru, Ini Alasannya
- THE 1O1 Yogyakarta Tugu Tegaskan Komitmen Pariwisata Berkelanjutan
- Kasasi Ditolak, Lurah Sampang Gunungkidul Dieksekusi 2 Tahun Penjara
- Perpustakaan Umum Bantul Raih Predikat A Akreditasi
- UNISA Yogyakarta Beri Pelayanan Kesehatan Penyintas Bencana
- UNY Wisuda 1.510 Lulusan, Rektor Tekankan Prestasi dan Mutu Alumni
Advertisement
Advertisement



