Viral Kasus Shinta Komala Libatkan Anggota, Polda DIY Turun Tangan
Polda DIY menerjunkan tim asistensi untuk mengawal kasus Shinta Komala yang viral dan menyeret oknum anggota polisi di Sleman.
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019)./Suara.com-Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA- PDIP meminta Jokowi untuk tidak terlalu mengakomodasi kepentingan Partai Gerindra yang berada di luar koalisi.
Partai Gerindra sempat menyebut telah menyampaikan konsep kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bergabung ke dalam koalisi partai pengusung Jokowi - Maruf Amin.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon berpesan kepada Jokowi untuk tidak terlalu memberikan porsi kepada Partai Gerindra.
Effendi menerangkan bahwa posisi Partai Gerindra dalam Pemilihan Presiden 2019 berbeda dari kubu Jokowi - Maruf Amin. Ketika melihat dua kubu yang berseberangan, menurut Effendi tidak perlu dileburkan menjadi satu.
"Ketika berlawanan kan berbeda visi, wong berbeda kok air dan minyak bisa satu, enggak mungkin, tetapi semua harus patuh kepada negara, jadi Pak Jokowi menurut saya enggak usah terlalu mengakomodir kepentingan oposisi, jalan saja kenapa sih," kata Effendi di D\'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Effendi juga menambahkan apabila rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo semestinya hanya cukup sampai pertemuan silahturahmi demi mendinginkan suasana panas di tengah-tengah masyarakat.
"Dengan ada pertemuan di mana, sudah cukup lah, apalagi wong bukan musuh kok, bukan perang kok, hanya konsistensi sifatnya periode 5 tahunan kok, jangan dimanjakan juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui partainya menyiapkan konsep apabila diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin. Tapi, Dasco membantah kalau konsep itu sebagai modus tawar menawar kursi menteri.
"Kalau ke dalam (koalisi pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima (pemerintah), artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Polda DIY menerjunkan tim asistensi untuk mengawal kasus Shinta Komala yang viral dan menyeret oknum anggota polisi di Sleman.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo temukan kandang ayam dan pendangkalan di Sungai Code. Pemkot siapkan normalisasi dan wisata arung jeram.
Honor dikabarkan menyiapkan HP lipat layar lebar 7,6 inci dengan chipset 2nm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Siap meluncur 2027.
Sindikat penipuan online modus asmara dan kripto palsu di Jateng raup Rp41 miliar. Polisi tetapkan 38 tersangka, 133 korban.
Kasus korupsi kredit fiktif di bank BUMN Banjarmasin rugikan negara Rp4,7 miliar. Tiga terdakwa dituntut 4,5 tahun penjara.
DPP Kota Jogja periksa 1.718 hewan kurban jelang Iduladha 2026. Semua dinyatakan sehat dan layak dijual di pasar tiban.