Kasus Kekerasan Hantam Pesantren, Santri Baru di Jawa Tengah Menyusut
Jumlah santri baru di Jateng turun hingga 20% pada 2025, NU akui dampak kasus kekerasan dan dorong reformasi pesantren.
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019)./Suara.com-Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA- PDIP meminta Jokowi untuk tidak terlalu mengakomodasi kepentingan Partai Gerindra yang berada di luar koalisi.
Partai Gerindra sempat menyebut telah menyampaikan konsep kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bergabung ke dalam koalisi partai pengusung Jokowi - Maruf Amin.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon berpesan kepada Jokowi untuk tidak terlalu memberikan porsi kepada Partai Gerindra.
Effendi menerangkan bahwa posisi Partai Gerindra dalam Pemilihan Presiden 2019 berbeda dari kubu Jokowi - Maruf Amin. Ketika melihat dua kubu yang berseberangan, menurut Effendi tidak perlu dileburkan menjadi satu.
"Ketika berlawanan kan berbeda visi, wong berbeda kok air dan minyak bisa satu, enggak mungkin, tetapi semua harus patuh kepada negara, jadi Pak Jokowi menurut saya enggak usah terlalu mengakomodir kepentingan oposisi, jalan saja kenapa sih," kata Effendi di D\'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Effendi juga menambahkan apabila rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo semestinya hanya cukup sampai pertemuan silahturahmi demi mendinginkan suasana panas di tengah-tengah masyarakat.
"Dengan ada pertemuan di mana, sudah cukup lah, apalagi wong bukan musuh kok, bukan perang kok, hanya konsistensi sifatnya periode 5 tahunan kok, jangan dimanjakan juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui partainya menyiapkan konsep apabila diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin. Tapi, Dasco membantah kalau konsep itu sebagai modus tawar menawar kursi menteri.
"Kalau ke dalam (koalisi pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima (pemerintah), artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Jumlah santri baru di Jateng turun hingga 20% pada 2025, NU akui dampak kasus kekerasan dan dorong reformasi pesantren.
DPRD DIY menyoroti kekurangan Guru Pendamping Khusus yang dinilai menghambat pemerataan pendidikan inklusif bagi siswa disabilitas di DIY.
Anggota DPRD DIY, Purwanto, mengajak masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan stunting.
KPK mengungkap dugaan pemerasan Imigrasi berlangsung sistemis dari daerah hingga pusat dengan nilai dugaan hasil kejahatan mencapai Rp145,5 miliar.
Kelurahan Wirobrajan mematangkan Program Makan Bergizi Gratis untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan skema distribusi per RW.
YIA menuntaskan 100 persen balik nama sertifikat lahan dengan BPHTB Rp0, memperkuat legalitas aset dan pengembangan kawasan aerotropolis Kulon Progo.