Advertisement
PDIP Minta Jokowi Tidak Mengakomodasi Kepentingan Gerindra
Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Prabowo Subianto berpelukan usai memberikan pernyataan pers saat menggelar pertemuan di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). - Suara.com/Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- PDIP meminta Jokowi untuk tidak terlalu mengakomodasi kepentingan Partai Gerindra yang berada di luar koalisi.
Partai Gerindra sempat menyebut telah menyampaikan konsep kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bergabung ke dalam koalisi partai pengusung Jokowi - Maruf Amin.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon berpesan kepada Jokowi untuk tidak terlalu memberikan porsi kepada Partai Gerindra.
Effendi menerangkan bahwa posisi Partai Gerindra dalam Pemilihan Presiden 2019 berbeda dari kubu Jokowi - Maruf Amin. Ketika melihat dua kubu yang berseberangan, menurut Effendi tidak perlu dileburkan menjadi satu.
"Ketika berlawanan kan berbeda visi, wong berbeda kok air dan minyak bisa satu, enggak mungkin, tetapi semua harus patuh kepada negara, jadi Pak Jokowi menurut saya enggak usah terlalu mengakomodir kepentingan oposisi, jalan saja kenapa sih," kata Effendi di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Effendi juga menambahkan apabila rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo semestinya hanya cukup sampai pertemuan silahturahmi demi mendinginkan suasana panas di tengah-tengah masyarakat.
"Dengan ada pertemuan di mana, sudah cukup lah, apalagi wong bukan musuh kok, bukan perang kok, hanya konsistensi sifatnya periode 5 tahunan kok, jangan dimanjakan juga," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui partainya menyiapkan konsep apabila diajak bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi - Maruf Amin. Tapi, Dasco membantah kalau konsep itu sebagai modus tawar menawar kursi menteri.
"Kalau ke dalam (koalisi pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima (pemerintah), artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
Advertisement
Tol Jogja-Solo Ruas PrambananPurwomartani Siap Layani Pemudik Lebaran
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
- Hakim Bebaskan Penjaga Palang Kasus KA Batara Kresna
- PLN Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Pekalongan
- Media Gathering BPN Kulonprogo Bahas Target Kabupaten Lengkap 2026
- Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unisa Jogja Soroti Program MBG Lewat Karya
- Sleman Temple Run 2026 Tetap Disiapkan di Tengah Efisiensi Anggaran
- Warga Sentolo Lor Desak Kejelasan Nasib Sodetan Kali Papah
Advertisement
Advertisement



