Advertisement
Gubernur Jateng Usulkan Pemecatan ASN Terpapar Intoleransi dan Radikalisme
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) berbincang dengan Sekda Jawa Tengah Sri Puryono usai mengikuti rapat terbatas tentang percepatan pembangunan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme untuk dipecat lebih cepat.
Pasalnya, mereka yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial. Jika sudah terpecah, identitas mereka pun muncul dan untuk kembali ke pangkuan NKRI sangat sulit.
Advertisement
"Menjadi ASN itu berat. Harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," kata Ganjar melalui siaran persnya Senin (22/7/2019).
Dari pengamatan maupun pengalamannya, Ganjar pernah menemukan di sosmed yang bicara asal-asalan. Dalam kasus peledakan bom, doktrin yang diberikan kepada pelaku kurang dari satu jam saja. Dengan menyebut nonmuslim itu kafir dan TNI-Polri golongan thaghut. Maka, ia diperintahkan untuk membunuh atau mengebom.
BACA JUGA
"Saya pernah baca puisinya Gus Mus, dibilang penistaan agama. Yang paling berbahaya itu justru sekarang ini orang yang tidak masuk ke jaringan," ujarnya.
Terkait seleksi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) dan lelang jabatan, di Pemprov menurut Ganjar sudah dimodifikasi berbagai cara untuk menjadi lebih baik. Kehadiran KASN pun untuk meng-upgrade cara dengan keprofesionalan dan ideologinya, apakah terpapar gerakan radikalisme atau tidak.
"Pansel ini juga dilatih peduli dengan bangsa. Karena kalau di awal sudah terpapar, tentu tidak akan diloloskan. Kalau menurut saya, selain profesionalitas dan ideologi, ditambah soal integritas," katanya.
Karena menurut mantan anggota DPR RI itu, orang tidak pernah tau, bisa jadi teman sebelah, teman akrab, ternyata ternyata masuk ke jaringan yang terpapar radikalisme. Jika PNS yang notabene dibayar negara tiba-tiba melakukan itu, tentu harus mendapat perhatian.
"Secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi alert, mesti perhatian dan proses yang diworkshop ini akan dibahas, metode mencarinya harus melalui metode yang benar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Film Bioskop Jogja Minggu Ini, Harga Tiket Lengkap
- Disperindag DIY Gelar 6 Operasi Pasar dan 25 Pasar Murah 2025
- Platform X Lunasi Denda Rp80 Juta Terkait Konten Pornografi
- PSS Sleman Menang 1-0 atas Garudayaksa FC di Laga Uji Coba
- Balap Sepeda Indonesia Raih Emas Road Race SEA Games 2025
- Penembakan di Universitas Brown AS, Dua Orang Tewas
- SEA Games 2025, Dua Atlet Gunungkidul Bela Indonesia
Advertisement
Advertisement





