Seragam Baru Jukir Solo Dikritik, Wali Kota Singgung QRIS
Wali Kota Solo Respati Ardi tanggapi kritik lomba seragam jukir. Seragam baru akan dilengkapi QRIS untuk dorong parkir cashless.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) berbincang dengan Sekda Jawa Tengah Sri Puryono usai mengikuti rapat terbatas tentang percepatan pembangunan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Harianjogja.com, SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme untuk dipecat lebih cepat.
Pasalnya, mereka yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial. Jika sudah terpecah, identitas mereka pun muncul dan untuk kembali ke pangkuan NKRI sangat sulit.
"Menjadi ASN itu berat. Harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," kata Ganjar melalui siaran persnya Senin (22/7/2019).
Dari pengamatan maupun pengalamannya, Ganjar pernah menemukan di sosmed yang bicara asal-asalan. Dalam kasus peledakan bom, doktrin yang diberikan kepada pelaku kurang dari satu jam saja. Dengan menyebut nonmuslim itu kafir dan TNI-Polri golongan thaghut. Maka, ia diperintahkan untuk membunuh atau mengebom.
"Saya pernah baca puisinya Gus Mus, dibilang penistaan agama. Yang paling berbahaya itu justru sekarang ini orang yang tidak masuk ke jaringan," ujarnya.
Terkait seleksi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) dan lelang jabatan, di Pemprov menurut Ganjar sudah dimodifikasi berbagai cara untuk menjadi lebih baik. Kehadiran KASN pun untuk meng-upgrade cara dengan keprofesionalan dan ideologinya, apakah terpapar gerakan radikalisme atau tidak.
"Pansel ini juga dilatih peduli dengan bangsa. Karena kalau di awal sudah terpapar, tentu tidak akan diloloskan. Kalau menurut saya, selain profesionalitas dan ideologi, ditambah soal integritas," katanya.
Karena menurut mantan anggota DPR RI itu, orang tidak pernah tau, bisa jadi teman sebelah, teman akrab, ternyata ternyata masuk ke jaringan yang terpapar radikalisme. Jika PNS yang notabene dibayar negara tiba-tiba melakukan itu, tentu harus mendapat perhatian.
"Secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi alert, mesti perhatian dan proses yang diworkshop ini akan dibahas, metode mencarinya harus melalui metode yang benar," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Wali Kota Solo Respati Ardi tanggapi kritik lomba seragam jukir. Seragam baru akan dilengkapi QRIS untuk dorong parkir cashless.
BPJS Ketenagakerjaan Sleman genjot Peladi Makarti di 35 kalurahan untuk lindungi pekerja informal dan percepat Universal Coverage Jamsostek 2026.
Neymar kembali dipanggil timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026. Carlo Ancelotti membawa kombinasi pemain senior dan bintang muda.
Kemlu RI siapkan langkah perlindungan bagi WNI peserta Global Sumud Flotilla yang dicegat Israel di Laut Mediterania menuju Gaza.
Harga emas Pegadaian hari ini turun. Emas Antam Rp2,861 juta, UBS Rp2,788 juta, dan Galeri24 Rp2,756 juta per gram.
Jadwal Bus Malioboro–Parangtritis hari ini, tarif Rp12.000, solusi wisata hemat dan praktis di Yogyakarta.