Gubernur Jateng Usulkan Pemecatan ASN Terpapar Intoleransi dan Radikalisme

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) berbincang dengan Sekda Jawa Tengah Sri Puryono usai mengikuti rapat terbatas tentang percepatan pembangunan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2019). - ANTARA/Puspa Perwitasari
23 Juli 2019 07:37 WIB Alif Nazzala Rizqi News Share :

Harianjogja.com, SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan radikalisme untuk dipecat lebih cepat.

Pasalnya, mereka yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial. Jika sudah terpecah, identitas mereka pun muncul dan untuk kembali ke pangkuan NKRI sangat sulit.

"Menjadi ASN itu berat. Harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," kata Ganjar melalui siaran persnya Senin (22/7/2019).

Dari pengamatan maupun pengalamannya, Ganjar pernah menemukan di sosmed yang bicara asal-asalan. Dalam kasus peledakan bom, doktrin yang diberikan kepada pelaku kurang dari satu jam saja. Dengan menyebut nonmuslim itu kafir dan TNI-Polri golongan thaghut. Maka, ia diperintahkan untuk membunuh atau mengebom.

"Saya pernah baca puisinya Gus Mus, dibilang penistaan agama. Yang paling berbahaya itu justru sekarang ini orang yang tidak masuk ke jaringan," ujarnya.

Terkait seleksi jabatan pimpinan tertinggi (JPT) dan lelang jabatan, di Pemprov menurut Ganjar sudah dimodifikasi berbagai cara untuk menjadi lebih baik. Kehadiran KASN pun untuk meng-upgrade cara dengan keprofesionalan dan ideologinya, apakah terpapar gerakan radikalisme atau tidak.

"Pansel ini juga dilatih peduli dengan bangsa. Karena kalau di awal sudah terpapar, tentu tidak akan diloloskan. Kalau menurut saya, selain profesionalitas dan ideologi, ditambah soal integritas," katanya.

Karena menurut mantan anggota DPR RI itu, orang tidak pernah tau, bisa jadi teman sebelah, teman akrab, ternyata ternyata masuk ke jaringan yang terpapar radikalisme. Jika PNS yang notabene dibayar negara tiba-tiba melakukan itu, tentu harus mendapat perhatian.

"Secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi alert, mesti perhatian dan proses yang diworkshop ini akan dibahas, metode mencarinya harus melalui metode yang benar," katanya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia