Kasus MBG: Sony Sonjaya Ajukan JC ke LPSK, Usai Ditolak Kejagung
Sony Sonjaya ajukan justice collaborator ke LPSK dalam kasus korupsi MBG setelah sebelumnya ditolak Kejagung.
Pesawat Garuda Indonesia/Ist-Garuda Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA--Maskapai Garuda Indonesia diimbau untuk memperbaiki cara mereka memanajemen krisis pasca-penerbitan larangan mengambil foto atau video dalam pesawat oleh penumpang.
Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan dia sempat meminta penjelasan dari pihak Garuda mengenai kebenaran adanya menu tulisan tangan untuk klas bisnis.
"Ternyata informasi yang sampai ke manajemen pun masih simpang siur. Saya khawatir informasi yang masih belum jelas ini, simpang siur dan belum lengkap menjadi bahan pembuatan keputusan larangan foto itu," kata dia di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Akibatnya keputusan yang dikeluarkan Garuda kata dia jadi tidak memiliki dasar fakta yang lengkap dan terverifikasi kebenarannya
Atas dasar tersebut, Ombudsman melihat Maskapai Garuda Indonesia ternyata masih sangat lemah dalam memanajemen krisis dan komunikasi publik.
"Informasi apa yang disampaikan kepada publik tidak terkelola dengan baik," katanya.
Setiap lembaga kata dia tentunya akan selalu berhadapan dengan dengan berbagai persoalan termasuk krisis atau pun malfungsi.
"Yang membedakan manajemen yang baik dan yang buruk itu bukan kesalahan atau terkena krisis, tapi bagaimana kita mengelola krisis itu,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Sony Sonjaya ajukan justice collaborator ke LPSK dalam kasus korupsi MBG setelah sebelumnya ditolak Kejagung.
Penerapan parkir QRIS di Bantul belum direalisasikan. Dishub masih mematangkan aplikasi, koordinasi dengan BPD DIY, dan kesiapan juru parkir.
Menonton film dan serial digital menjadi cara siswa SMAN 1 Sleman mengurangi stres setelah ujian sekaligus memulihkan energi dari aktivitas belajar.
HIPMI DIY meminta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis tidak merugikan UMKM mitra yang telah berinvestasi besar untuk mendukung program pemerintah.
Psikolog menjelaskan kebutuhan akan kontrol, hilangnya empati, dan kemarahan terpendam dapat menjadi faktor pemicu tindakan penyekapan dan penyiksaan.
Penanganan kawasan kumuh Sleman menghadapi kendala anggaran dan status lahan, namun target penataan permukiman terus ditingkatkan hingga 2029.