Mensos: Data DTSEN Harus Dimulai dari Desa

Harianjogja.com, BANDARLAMPUNG — Pemerintah terus memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, pembaruan data akan lebih efektif jika dimulai dari tingkat paling bawah, yakni desa dan kelurahan.

Menurutnya, aparat di tingkat lokal merupakan pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat, termasuk perubahan status sosial ekonomi yang terjadi setiap waktu. Oleh karena itu, Kementerian Sosial terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta perangkat desa untuk memastikan proses pemutakhiran berjalan optimal.

“Data akan jauh lebih akurat jika diperbarui dari level yang paling dekat dengan masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf saat melakukan konsolidasi di Bandarlampung, Sabtu (25/4/2026).

Libatkan BPS dan Perangkat Desa

Dalam upaya tersebut, Kementerian Sosial menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang telah diperbarui di lapangan. Hasil pemutakhiran nantinya akan diolah menjadi basis data nasional yang disusun berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Mensos menjelaskan, proses ini juga melibatkan operator data di tingkat desa, RT/RW, hingga unsur masyarakat lainnya. Mereka akan bekerja sama dengan pendamping sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), guna memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual.

Fokus pada Ketepatan Sasaran Bansos

Saifullah Yusuf mengakui masih ditemukan kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh data yang belum diperbarui secara berkala, sehingga tidak lagi sesuai dengan kondisi penerima saat ini.

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah melakukan penyesuaian data secara bertahap. Masyarakat yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria akan digantikan oleh mereka yang lebih berhak menerima bantuan.

“Ini bagian dari pembenahan. Kita akui masih ada yang belum tepat sasaran, tapi terus kita perbaiki agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” katanya.

Digitalisasi Penyaluran Bansos

Selain pemutakhiran data, pemerintah juga tengah menguji sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kesalahan distribusi.

Dengan sistem digital, proses pemantauan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pemerintah juga dapat mengidentifikasi secara langsung penerima yang layak maupun yang perlu dievaluasi.

Peran Aktif Masyarakat

Dalam skema baru ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi. Warga dapat mengusulkan calon penerima bantuan maupun menyanggah data yang dinilai tidak sesuai.

Setelah data dikumpulkan dari desa dan kelurahan, BPS akan melakukan proses verifikasi sebelum menyusunnya dalam bentuk pemeringkatan desil 1 hingga 10, sebagai dasar penentuan penerima bantuan sosial.

Saifullah Yusuf menegaskan, pembaruan data secara berkelanjutan sangat penting mengingat dinamika masyarakat yang terus berubah, mulai dari kelahiran, kematian, hingga perpindahan domisili.

“Karena itu, kami ingin proses ini dimulai dari bawah dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap program bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara