Advertisement
Wow, Dalam Enam Bulan, Warga Miskin di Jateng Berkurang 124.200 Orang

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG-- Jumlah warga miskin di Provinsi Jawa Tengah berkurang sebanyak 124.200 orang selama periode September 2018 hingga Maret 2019.
Berdasarkan data dari laman resmi Badan Pusat Statistik yang diakses dari Semarang, Selasa (16/7/2019), sumbangan Jateng terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 0,39 poin.
Advertisement
Dari penurunan angka kemiskinan nasional pada September 2018 hingga Maret 2019 sebesar 531.000 orang, Jateng menyumbangkan angka penurunan kemiskinan sebesar 124.200 orang.
Dengan pengurangan tersebut, maka penduduk miskin di Provinsi Jateng kini menjadi 3,74 juta orang atau 10,80 persen, berkurang dari kondisi September 2018 yang mencapai 3,87 juta orang atau 11,19 persen.
Penurunan tingkat kemiskinan Jateng terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dengan rincian di perkotaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 turun menjadi 9,20 persen dibanding September 2018 sebanyak 9,67 persen, sedangkan di perdesaan juga turun dari 12,80 persen pada September 2018 menjadi 12,48 persen pada Maret 2019.
Selama periode September 2018-Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 75.600 orang (dari 1,71 juta orang pada September 2018 menjadi 1,63 juta orang pada Maret 2019).
"Sementara di daerah pedesaan juga mengalami penurunan sebanyak 48,6 ribu orang [dari 2,16 juta orang pada September 2018 menjadi 2,11 juta orang pada Maret 2019]," kata Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah,l Sentot Bangun Widoyono dalam siaran persnya.
Seperti diketahui, penanganan kemiskinan di Jateng memang sedang didorong oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menargetkan bahwa angka kemiskinan di Jateng akan terus ditekan untuk menjadi satu digit, apalagi angka 10,80 persen angka kemiskinan ini juga sesuai dengan target RPJMD yang angka kemiskinannya pada 10,57 persen.
"Sejak saya menjabat pada 2013 lalu, angka kemiskinan di Jateng sebesar 14,44% dan turun menjadi 11,32 persen di tahun 2018, namun angka itu masih cukup tinggi, untuk itu kami menargetkan pada lima tahun yang akan datang, turun menjadi 7,48 persen," ujar Ganjar, beberapa waktu lalu.
Sejumlah terobosan telah dilakukan Ganjar, salah satunya dengan membentuk program Satu Dinas Satu Desa Miskin yang menggerakkan seluruh organisasi perangkat desa (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Pemprov Jateng untuk menggarap masing-masing satu sektor desa miskin.
Selain itu, Pemprov Jateng juga fokus pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran dan peningkatan indeks pembangunan manusia. "Saat ini, saya sedang menggenjot upaya pertumbuhan ekonomi Jateng menjadi 7 persen," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement