Khawatir Demokrasi Bakal Tak Sehat, Pengamat Sarankan Parpol Pendukung Prabowo Tetap Jadi Oposisi
Partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bersepakat menamakan blok politik mereka sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur. - Suara.com/Muhamad Yasir Harianjogja.com, JAKARTA- Parpol yang ada di kubu mantan capres Prabowo Subianto disarankan menjadi oposisi.
Pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menyebutkan, sebaiknya partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan presiden terpilih.
Ali, di Jakarta, Senin (15/7/2019), mengatakan, kalau semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan maka menurut dia demokrasi malah menjadi tidak sehat.
"Akhirnya check and balance tidak terjadi dan semuanya akan setuju dengan apa pun yang dilakukan Pak Jokowi," kata dia.
Empat parpol pengusung Prabowo, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, mereka bisa menjadi bagian dari oposisi yang kuat, meskipun ternyata tanpa Partai Demokrat.
"Saya kira tiga partai sudah cukup kuat sebenarnya untuk menjadi oposisi, kalau ada satu partai misalkan Demokrat yang bergabung ke pemerintah ya karena memang sejak awal Demokrat memang tidak terlalu serius memenangkan Prabowo," kata Ali.
Walaupun terjadi konsiliasi, dia berharap modelnya bukan dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan, dan melupakan betapa pentingnya oposisi. "Saya lebih sependapat kalau rekonsiliasi itu tidak mengubah postur soal oposisi dan partai pendukung," ujarnya.
Pada penyampaian Visi Indonesia, Minggu malam (14/7), Jokowi menyambut baik jika ada yang ingin menjadi bagian dari oposisi dari pemerintahan yang akan dia pimpin pada periode 2019-2024.
"Menjadi oposisi itu juga sangat mulia, silahkan jadi oposisi asal jangan oposisi menimbulkan dendam dan kebencian," ujar Jokowi.
Sumber : Antara
