Advertisement
Khawatir Demokrasi Bakal Tak Sehat, Pengamat Sarankan Parpol Pendukung Prabowo Tetap Jadi Oposisi
Partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bersepakat menamakan blok politik mereka sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur. - Suara.com/Muhamad Yasir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Parpol yang ada di kubu mantan capres Prabowo Subianto disarankan menjadi oposisi.
Pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menyebutkan, sebaiknya partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan presiden terpilih.
Advertisement
Ali, di Jakarta, Senin (15/7/2019), mengatakan, kalau semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan maka menurut dia demokrasi malah menjadi tidak sehat.
"Akhirnya check and balance tidak terjadi dan semuanya akan setuju dengan apa pun yang dilakukan Pak Jokowi," kata dia.
Empat parpol pengusung Prabowo, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, mereka bisa menjadi bagian dari oposisi yang kuat, meskipun ternyata tanpa Partai Demokrat.
"Saya kira tiga partai sudah cukup kuat sebenarnya untuk menjadi oposisi, kalau ada satu partai misalkan Demokrat yang bergabung ke pemerintah ya karena memang sejak awal Demokrat memang tidak terlalu serius memenangkan Prabowo," kata Ali.
Walaupun terjadi konsiliasi, dia berharap modelnya bukan dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan, dan melupakan betapa pentingnya oposisi. "Saya lebih sependapat kalau rekonsiliasi itu tidak mengubah postur soal oposisi dan partai pendukung," ujarnya.
Pada penyampaian Visi Indonesia, Minggu malam (14/7), Jokowi menyambut baik jika ada yang ingin menjadi bagian dari oposisi dari pemerintahan yang akan dia pimpin pada periode 2019-2024.
"Menjadi oposisi itu juga sangat mulia, silahkan jadi oposisi asal jangan oposisi menimbulkan dendam dan kebencian," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Jadwal KRL Jogja-Solo, dari Stasiun Tugu Hingga Palur Hari Ini
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Advertisement
