Advertisement
Khawatir Demokrasi Bakal Tak Sehat, Pengamat Sarankan Parpol Pendukung Prabowo Tetap Jadi Oposisi
Partai-partai koalisi pengusung Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, bersepakat menamakan blok politik mereka sebagai Koalisi Indonesia Adil Makmur. - Suara.com/Muhamad Yasir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Parpol yang ada di kubu mantan capres Prabowo Subianto disarankan menjadi oposisi.
Pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, menyebutkan, sebaiknya partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden 2019 tetap menjadi oposisi bagi pemerintahan presiden terpilih.
Advertisement
Ali, di Jakarta, Senin (15/7/2019), mengatakan, kalau semua partai politik masuk ke dalam pemerintahan maka menurut dia demokrasi malah menjadi tidak sehat.
"Akhirnya check and balance tidak terjadi dan semuanya akan setuju dengan apa pun yang dilakukan Pak Jokowi," kata dia.
Empat parpol pengusung Prabowo, yakni Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, mereka bisa menjadi bagian dari oposisi yang kuat, meskipun ternyata tanpa Partai Demokrat.
"Saya kira tiga partai sudah cukup kuat sebenarnya untuk menjadi oposisi, kalau ada satu partai misalkan Demokrat yang bergabung ke pemerintah ya karena memang sejak awal Demokrat memang tidak terlalu serius memenangkan Prabowo," kata Ali.
Walaupun terjadi konsiliasi, dia berharap modelnya bukan dalam bentuk bagi-bagi kekuasaan, dan melupakan betapa pentingnya oposisi. "Saya lebih sependapat kalau rekonsiliasi itu tidak mengubah postur soal oposisi dan partai pendukung," ujarnya.
Pada penyampaian Visi Indonesia, Minggu malam (14/7), Jokowi menyambut baik jika ada yang ingin menjadi bagian dari oposisi dari pemerintahan yang akan dia pimpin pada periode 2019-2024.
"Menjadi oposisi itu juga sangat mulia, silahkan jadi oposisi asal jangan oposisi menimbulkan dendam dan kebencian," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
