Advertisement
DPR Dorong KPK Bersinergi dengan Penegak Hukum
Gedung KPK - JIBI/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota komisi tiga DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 harus mampu bersinergi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain di Indonesia.
"Dia harus mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penegak hukum lainnya. Dia harus bekerja sesuai dengan aturan hukum dan Undang-Undang," kata Masinton dalam diskusi publik 'KPK di Persimpangan Jalan?' di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Advertisement
KPK menurutnya harus bisa membatasi penindakan perkara dan berbagi tugas dengan lembaga penegak hukum lainnya supaya tidak berbenturan dan menghabiskan energi dan biaya yang besar.
"Dia [KPK] tidak dibatasi untuk menindak tetapi harus sesuai dengan UU yaitu perkara korupsi di atas satu miliar. Untuk perkara kecil ya berikan saja kepada jaksa dan KPK bertugas sebagai supervisi, " terangnya.
BACA JUGA
KPK selama ini menurutnya terlalu eksklusif dan percaya diri bahwa hanya lembaganya yang mampu memberantas korupsi di Indonesia. "Jangan sampai KPK itu dimonopoli bahwa tolak ukur pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan oleh KPK. Kalau itu yang dijadikan tolak ukur, jalan di tempat," ujar dia.
Ia pun menambahkan bahwa KPK adalah bagian dari lembaga eksekutif pemerintah sehingga lembaga pemberantasan korupsi itu harus memperkuat fungsi-fungsi institusi penegak hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan agung.
Sementara praktisi hukum Santrawan Paparan mengatakan KPK sebagai lembaga independen tetap harus menjalankan tugas fungsinya yaitu koordinasi, penyelidikan hingga monitoring.
"Jangan sampai ada arogansi lembaga dalam penegakan hukum," kata Santrawan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Ancam Iran, Sebut Bisa Hancur dalam Semalam
Ketua KPK Belum Terima Panggilan Dewas soal Kasus Haji
Menkeu Tegaskan Kebijakan BBM Subsidi Atas Arahan Presiden
Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Diperbarui, Klaim Jadi Lebih Praktis
Advertisement
Polri Ungkap Potensi Kerugian Kebocoran Subsidi BBM-LPG Capai Rp1,26 T
Gaji ke-13 ASN Masih Dikaji, Menkeu: Tunggu Keputusan
Jaksa Tak Terima Vonis Bebas Delpedro, Kasasi Diajukan
Isu Pemotongan Gaji Menteri, Ini Kata Menteri Airlangga Hartarto
Banjir Datang Lagi, Desa di Aceh Tengah Kembali Terisolasi
Advertisement
Lonjakan Wisata Lebaran di Jateng Tembus Jutaan, Wonosobo Ikut Naik
Peran Penyidik BNN Terancam Hilang dalam RUU Narkotika
Rekrutmen Akpol 2026 Tanpa Jalur Khusus Ini Penjelasan Polri
Wacana Potong Gaji Menteri Masih Menunggu Rapat Lanjutan
Baliho Aku Harus Mati Disorot IDAI, Bisa Berdampak pada Mental Remaja
Advertisement
BGN Tutup 41 SPPG, Ini Alasannya
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Berangkat dari Stasiun Palur, 8 April
Advertisement
Mekar Hanya Beberapa Hari, Bunga Bangkai di Palupuh Diserbu Turis
Advertisement
Berita Populer
- Jangan Tertipu Rasa, Ini Isi Tersembunyi di Camilan Favorit
- Prediksi Skor Real Madrid vs Bayern Perempat Final Liga Champions
- Sering Ngopi Ini Cara Biar Tetap Nyaman di Tubuh
- WFH ASN DIY Mulai Pekan Ini, Car Free Day Tetap Lanjut
- Jadwal KRL Palur-Jogja 7 April 2026 Lengkap dari Pagi hingga Malam
- Makan Bersama Jadi Cara Unik Cegah Stunting di Gowongan
- Dukuh Gugat ke PTUN Seusai Dicopot, Warga Seloharjo Bela Lurah
Advertisement
Advertisement
