Advertisement
Pertanyakan Urgensi, Moeldoko Sebut Rekonsiliasi Pasca-Pilpres 2019 Bukan Agenda Prioritas
Moeldoko - Istimewa/KSP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi adanya desakan rekonsiliasi antara dua kubu capres-cawapres Pemilu 2019. Ia menyatakan rekonsiliasi dua kubu yang berseberangan dalam Pemilihan Presiden 2019 tidak lagi menjadi agenda prioritas.
Pernyataan itu disampaikan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/7/2019) menanggapi pertanyaan mengenai rekonsiliasi antara kubu pemenang Pilpres 2019 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Advertisement
Moeldoko mempertanyakan urgensi rekonsiliasi tersebut. Mantan Panglima TNI itu menyatakan rekonsiliasi itu tidak terlalu penting lagi dibicarakan. "Kalau semua sudah berjalan normal saya pikir juga bukan menjadi sebuah agenda yang prioritas lah," kata Moeldoko.
Menurutnya, bangsa Indonesia jangan hanya terjebak dalam pembahasan mengenai rekonsiliasi. Moeldoko mengatakan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan hanya persoalan politik melainkan juga pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya.
Di tingkat akar-rumput, menurut Moeldoko, sejumlah pihak telah membangun komunikasi politik yang sangat baik. Moeldoko mengkhawatirkan istilah "rekonsiliasi" itu justru menghambat seolah-olah sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di Indonesia.
"Jadi menurut saya jangan terlalu dibesar-besarkan persoalan rekonsiliasi ini, yang dipikirkan lebih jauh adalah bagaimana sesungguhnya masalah hubungan dari pribadi ke pribadi, komunitas ke komunitas dan seterusnya," kata Moeldoko.
Moeldoko mengkhawatirkan pembahasan rekonsiliasi justru hanya memikirkan negoisasi atau kepentingan kelompok tertentu. Pembahasan, menurutnya, jangan hanya terjebak pada kepentingan elite. "Kita harus memikirkan negara," kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
