Advertisement
Jelang Sidang Singketa Pileg 2019, Bawaslu Siap Serahkan Dokumen Rekapitulasi ke MK
Mahkamah Konstitusi (MK) menyerahkan bukti dan jawaban gugatan Pemilu 2019 ke Penitera MK, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Rabu (12/6/2019). - Suara.com/Muhaimin A Untung
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa Pemilu Legislatif pada Selasa (9/7/2019). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan menyerahkan keterangan termasuk bukti pendukung kepada MK pada Jumat (5/7/2019).
"Nanti begitu sidang dibuka tanggal 9 Juli, kami siap menyampaikan kalau seandainya diminta untuk memberikan keterangan secara verbal," kata Ketua Bawaslu RI Abhan di Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Advertisement
Menurut dia, bukti pendukung tersebut di antaranya di antaranya hasil pengawasan dan dokumen rekapitulasi yang dilengkapi keterangan dari sejumlah daerah di Indonesia.
Bawaslu dari daerah, kata dia, juga sudah berada di Jakarta untuk menyusun keterangan menjelang sidang sengketa Pileg di MK.
"Kami akan berikan keterangan sesuai dengan fakta hasil pengawasan di masing-masing daerah yang memang dipersoalkan oleh pemohon di perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg itu," katanya.
Bawaslu menjadi pihak pemberi keterangan dalam sidang PHPU Pileg itu. Sedangkan, KPU menjadi pihak termohon dalam PHPU Pileg.
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengungkapkan MK telah meregistrasi 260 perkara sengketa hasil Pileg 2019 sejak Senin (1/7/2019).
MK hingga akhir Mei menerima 340 permohonan perkara sengketa hasil Pileg, namun hanya 260 yang diregistrasi.
Jumlah ini didapatkan setelah dalam verifikasi berkas permohonan yang dilakukan, MK menemukan sejumlah permohonan yang diajukan oleh partai politik yang sama dalam satu provinsi.
Dari 260 perkara yang diajukan, sebanyak 248 perkara diajukan oleh parpol.
Kemudian satu perkara diajukan oleh Partai Berkarya berkaitan dengan ambang batas parlemen, dan satu perkara diajukan oleh kelompok masyarakat adat di Papua.
Sepuluh perkara lainnya diajukan calon anggota DPD dari enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara,
Papua, dan Papua Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Cek! Jadwal Bus Sinar Jaya dari Malioboro Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
