Advertisement
Demokrat Tampung Aspirasi para Kader Daerah Terkait Wacana Gabung dengan Jokowi-Ma'ruf
Para petinggi Partai Demokrat. - Suara.com/Sarman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wacana koalisi dengan pemerintahan Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama periode 2019-2024 masih dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Partai ini menampung aspirasi para kader di daerah.
"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja atau di luar (pemerintahan), ada yang mau seperti yang sekarang, ada juga berpendapat bagus juga kalau bersama-sama," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Advertisement
Meski demikian, Hinca menjelaskan keputusan arah politik partai berlambang merci itu akan ditentukan 10 Juli, setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono (isteri Ketua Umum Parta Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono).
Rencananya, lanjut dia, wacana itu akan dibahas dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Selama lima tahun terakhir ini, Partai Demokrat tidak menjadi oposisi dan tidak juga menjadi partai politik yang bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hinca mengatakan partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono itu mengusung konsep penyeimbang.
"Yang sudah baik kami dukung, yang belum baik kami kritisi," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan partainya menawarkan 14 program prioritas kepada Jokowi.
"Jika Jokowi berkenan dengan 14 program itu tentu menarik didiskusikan karena menjadi selaras dengan tujuan partai," katanya.
Meski demikian, kata dia, dengan berkoalisi atau tidak bergabung dalam pemerintahan, program tersebut akan tetap dijalankan salah satunya melalui parlemen dan pemerintah kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Advertisement
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Bawaslu Kulonprogo Nilai Perlu Ada Tambahan Pengawas Kalurahan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Advertisement
Advertisement
