Advertisement
Demokrat Tampung Aspirasi para Kader Daerah Terkait Wacana Gabung dengan Jokowi-Ma'ruf
Para petinggi Partai Demokrat. - Suara.com/Sarman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Wacana koalisi dengan pemerintahan Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama periode 2019-2024 masih dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Partai ini menampung aspirasi para kader di daerah.
"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja atau di luar (pemerintahan), ada yang mau seperti yang sekarang, ada juga berpendapat bagus juga kalau bersama-sama," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Advertisement
Meski demikian, Hinca menjelaskan keputusan arah politik partai berlambang merci itu akan ditentukan 10 Juli, setelah 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono (isteri Ketua Umum Parta Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono).
Rencananya, lanjut dia, wacana itu akan dibahas dalam sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Selama lima tahun terakhir ini, Partai Demokrat tidak menjadi oposisi dan tidak juga menjadi partai politik yang bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Hinca mengatakan partai yang dibentuk Susilo Bambang Yudhoyono itu mengusung konsep penyeimbang.
"Yang sudah baik kami dukung, yang belum baik kami kritisi," ucap anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan partainya menawarkan 14 program prioritas kepada Jokowi.
"Jika Jokowi berkenan dengan 14 program itu tentu menarik didiskusikan karena menjadi selaras dengan tujuan partai," katanya.
Meski demikian, kata dia, dengan berkoalisi atau tidak bergabung dalam pemerintahan, program tersebut akan tetap dijalankan salah satunya melalui parlemen dan pemerintah kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Jadwal Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Pantai Parangtritis Bantul dan Pantai Baron Gunungkidul, Cek di Sini
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
