Advertisement
Bawaslu Berharap Ada Pembahasan Khusus untuk Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Dapat
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (kiri), Bendahara Partai Hanura Zulnahar Usman (kedua kanan) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) memperlihatkan contoh surat suara Pilpres 2019 saat Kampanye Terbuka di Stadion Maulana Yusuf, Ciceri, Serang, Banten, Minggu (24/3/2019). - ANTARA/Asep Fathulrahman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa pemisahan pemilu antara nasional dan lokal menjadi bahan perbaikan. Hal itu disimpulkan dari penyelenggaraan Pemilu 2019.
Pemilihan umum secara serentak pada 17 April telah terlaksana, baik untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, DPD RI, maupun presiden dan wakil presiden. Pemilu paling kompleks di dunia ini kini perlu dievaluasi, salah satunya adalah terkait dengan pembagian pemilu serentak.
Advertisement
“Kami masih dalam proses pembicaraan. Tapi menuju ke sana. Tapi, kan, tetap usulanya kepada pembuat regulasi, yaitu DPR. Kami harapkan nanti dengan DPR ada pembicaraan khusus mengenai itu,” kata Rahmat, Senin (1/7/2019).
Bagja menjelaskan bahwa tantangan terbesar ada pada Pemilu 2024. Dalam satu tahun walaupun beda beberapa bulan ada dua pemilihan, yaitu untuk pemilihan kepala daerah dan pemilu nasional.
Catatan Bawaslu selama mengawasi pemilihan 117 kepala daerah pada 2018, serta pemilu eksekutif dan legislatif pada 2019, terdapat banyak catatan.
Bagja tidak bisa membayangkan betapa ribetnya pemilu pada 2024 dengan menyelenggarakan pemilihan kepada daerah (pilkada) di 514 kabupaten kota, 34 provinsi, ditambah pemilihan eksekutif—legislatif.
Pembahasan ini tentu menjadi perdebatan di Komisi II DPR sebagai pembuat undang-undang. Menurutnya, wakil rakyat akan menentukan peta pemilu ke depannya.
“Ini levelnya semua partai politik harus ikut mengobrol dengan masyarakat, pemerhati, akademisi. Apakah 2024 tidak usah bareng atau pemilukada-nya dipecah 2 kali,” jelas Bagja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Jadwal KA Prameks Hari Ini, Minggu 6 Juli 2025, dari Stasiun Tugu Jogja hingga Kutoarjo Purworejo
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
