Advertisement
Cegah Kandidat Pimpinan KPK Berpaham Radikal, Pansel Gandeng BNPT

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah kandidat komisioner KPK 2019-2023 memiliki paham radikal.
"Kami menyampaikan juga bahwa kali ini menambahkan tracking [pelacakan], yaitu yang standar adalah Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK, BIN [Badan Intelijen Nasional]. Selanjutnya, kami tambahkan BNPT [Badan Nasional Penanggulangan Terorisme] dan BNN [Badan Narkotika Nasional]. Beliau (Presiden) sesuai dengan komitmennya, terserah pansel sepanjang mengikuti aturan dan kebutuhan mendesak di Indonesia," kata Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Yenti Ganarsih di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin (17/6/2019).
Advertisement
Yenti menyampaikan hal tersebut seusai sembilan anggota Pansel Capim KPK bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. "Kenapa ada BNPT dan BNN? Berkaitan dengan pemahaman psikologi dan kecenderungan seseorang terpapar radikalisme, keadaan Indonesia, dinamika yang terjadi radilakisme sehingga Pansel tidak mau kecolongan kalau ada yang kecenderungan ke radikalisme, tapi tentu penilaiannya nanti menggunakan penliaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis tetapi juga data dari BNPT sendiri," tambah Yenti.
BNN dimintai pendapatnya karena untuk mengetahui apakah calon tersebut punya kaitan dengan kelompok pengedar narkoba. "Untuk BNN, bukan saja calon itu bukan pengguna narkoba tetapi lebih dari itu. Catatan-catatan yang bersangkutan terlibat dalam sindikat-sindikat narkotika ini penting karena di beberapa negara sangat mungkin orang yang terpilih punya backing dari kartel-kartel narkoba," ungkap Yenti.
Akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia yang juga anggota Pansel Capim KPK Hamdi Moeloek mengungkapkan bahwa ideologi radikal dapat membahayakan Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
"Persoalan infiltrasi ideologi-ideologi radikal, baik dari kiri, dari kanan, dari manapun datangnya yang membahayakan ideologi kita sebagai NKRI. Satu-satunya badan di Indonesia yang punya otoritas untuk punya seluruh data tentang 'mapping' keterkaitan ideologi radikal ada di BNPT," kata Hamdi.
Itulah sebabnya pansel capim KPK meminta bantuan BNPT untuk melakukan pelacakan. "Jadi semua calon yang masuk, kita perlakukan sama. Siapapun dia, tolong 'ditracking' apa ada kemungkinan terpapar ideologi radikal. Saya kira, dari perkembangan terkini, baik di tingkat global atau Indonesia, persoalan ini hadir dan ada infiltrasi," tegas Hamdi.
Infiltrasi paham radikalisme itu menurut Hamdi bahkan juga hadir di dalam sekolah, kementerian bahkan BUMN. "Infiltrasi itu sekarang menjadi kewaspadaan. Saya kira kita punya komitmen yang jelas bahwa pansel KPK harus terbebas dari kemungkinan terpapar ideoligi radikal. Hari ini kita lebih ekstra hati-hati karena dulu kan tidak ada 'tracking' ini. Tapi hari ini kita berhati-hati saja, tidak ada salahnya kita 'mentracking' kemungkinan-kemungkinan itu," ungkap Hamdi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Wakil Bupati Bantul Apresiasi Turnamen Liga Nyeker Mandingan, Isi Liburan Sekolah
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement