Advertisement
Di Hadapan Aktivis '98, Jokowi Minta Publik Berani Koreksi Pemerintah
Presiden Joko Widodo - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta publik berani mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum berhasil atau yang dibutuhkan saat ini bagi bangsa.
Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi saat menghadiri Silaturahmi Halal Bihalal Aktivis 1998 se-Indonesia. Jokowi mengemukakan pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk memajukan Indonesia, melainkan membutuhkan kerja sama dari masyarakat.
Advertisement
"Sudah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis-aktivis 1998 berjalan. Kita semua harus berani mengevaluasi. Apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum. Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan, apa yang masih kurang," katanya di Jakarta, Minggu (16/6/2019).
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang besar sehingga membutuhkan komitmen bersama dalam memajukan dan membangun negeri.
Selain itu, Jokowi juga menambahkan Indonesia harus mampu keluar dari politik identitas yang selalu digaung-gaungkan saat pemilihan umum, baik dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, hingga presiden. Politik semacam itu, jelasnya, berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
"Sangat berbahaya [politik identitas] karena kita sangat majemuk. Beda agama. Saya sangat percaya aktivis 1998 mampu mengelola perbedaan perbedaan itu," tekannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
