Advertisement
BPN Bacakan Gugatan, Komisioner KPU : Saya Agak Bingung Pelanggarannya di Mana?
Ketua KPU selaku Termohon Arief Budiman (kanan) dan kuasa hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kiri) bersiap mengikuti sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon tidak bisa mencerna apa yang diminta oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melalui kuasa hukumnya saat membacakan gugatan pada sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa tudingan adanya kecurangan dan kejanggalan apalagi terstruktur, sistematis, dan masif tidak memiliki landasan. Begitu juga hasil penghitungan suara.
Advertisement
“Saya agak bingung pelanggarannya di mana. Kalau ada pelanggaran sebanyak itu kok tidak lapor Bawaslu [Badan Pengawas Pemilu],” katanya usai sidang, Jumat (14/6/2019).
Hasyim menjelaskan bahwa selama ini tidak ada putusan Bawaslu mengenai segala tuduhan tersebut. Padahal kesalahan sedikit apapun pasti terpantau.
Sepanjang yang KPU tahu, selama proses penghitungan dari tempat pemungutan suara hingga tingkat nasional tidak ada pihak yang keberatan. Hasyim menilai gugatan yang dilayangkan tidak memiliki bukti.
“Kalau banyak dalil tidak ada bukti kan konyol. Bagaimana kita bingung sendiri,” jelasnya.
Sementara itu Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengklaim telah sukses mengombinasikan argumen kualitatif dan kuantitatif dalam sidang.
“Argumen kualitatif itu merumuskan berbagai kecurangan yang bersifat TSM. Tapi kemudian kita juga berhasil mengkonstruksi kecurangan-kecurangan yang menyebabkan problem kuantiti terjadi, dan problem kuantiti itu tersebar diberbagai wilayah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
