Kisruh 22 Mei Tidak Terjadi Secara Alamiah, tapi ...

Harianjogja.com,JAKARTA--Seorang analis intilijen menilai aksi kerusuhan di depan gedungg Bawaslu Jakarta pada 21-22 Mei 2019 sudah didesain oleh pihak-pihak tertentu sehingga peristiwa yang sampai memakan korban jiwa itu  tidak terjadi secara alamiah. 

Analis intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan banyak petunjuk yang mengarah pada kesimpulan bentrokan itu telah didesain. Rancangan kerusuhan, tuturnya, dipicu dan diawali oleh seruan untuk melakukan people power yang kemudian menjadi gerakan kedaulatan rakyat. Seruan people power, berdasarkan penelusuran dalam pemberitaan, awalnya dilontarkan Amien Rais.

“Seruan inilah yang menjadi kemasan dari aksi-aksi massa yang berujung kepada kerusuhan 21-22 Mei 2019,” tutur Stanislaus Riyanta, Jumat (24/5/2019).

Stanislaus Riyanta melanjutkan, adanya pergantian massa pada malam hari 21 Mei 2019 menunjukkan sudah ada operator-operator yang disiapkan untuk melakukan provokasi.

Selain itu beberapa barang untuk melakukan aksi rusuh tampak sangat terencana. Lemparan petasan yang tidak pernah putus dari para perusuh menunjukkan adanya persiapan massa untuk melakukan perlawanan kepada Polri. Begitu pula dengan aksi anarkis yang dilakukan perusuh. Hal ini juga diperkuat dengan adanya temuan mobil ambulans tanpa peralatan medik namun justru membawa batu.

Menurut Stanislaus Riyanta, dari berbagai aksi rusuh di beberapa tempat seperti di Thamrin, Slipi, Petamburan, dan Gambir, sangat jelas bahwa Polri menjadi target utama kelompok perusuh. Kelompok ini juga memprovokasi massa yang melakukan aksi ke Bawaslu untuk melawan aparat keamanan.

“Tentu saja skenario yang diharapkan adalah semakin banyak massa yang melawan maka situasi yang tidak terkendali terjadi, dan saat itulah dalang dari kelompok perusuh ini akan memperoleh kesempatan dan keuntungannya,” urai Stanislaus Riyanta.

Untuk mencegah kasus ini kembali terulang, aparat keamanan harus mengambil beberapa langkah yakni pertama memastikan bahwa peserta unjuk rasa tidak disusupi kelompok perusuh.

Aksi penggledahan perlu dilakukan di tempat-tempat tertentu, bukan untuk mempersulit peserta unjuk rasa namun justru untuk memastikan peserta unjuk rasa tidak disusupi kelompok tertentu yang akan mengadu peserta unjuk rasa dengan aparat keamanan,

Kedua, aparat keamanan harus kompak dan satu bahasa. TNI-Polri menurutnya, harus bersatu padu dalam menjaga keamanan masyarakat dan mencegah terjadinya penyusupan. Dalam situasi seperti ini TNI-Polri sangat rawan untuk dimanfaatkan dan dipecah belah oleh kelompok tertentu.

“Ketiga, dari operator dan pelaku kerusuhan yang berhasil diamankan, harus dilakukan penyidikan hingga aktor intelektualnya dan ditindak tegas sesuai aturan perundangan yang berlaku, bahkan jika hal tersebut mengarah kepada kelompok elite, tetap harus dilakukan tindakan tegas,” kata kandidat doktor di Universitas Indonesia ini.

Keempat, rekonsiliasi nasional harus dilakukan. Ego dan kepentingan politik dari kelompok dan pribadi, kata Stanislaus Riyanta, harus disingkirkan demi mengutamakan persatuan dan kesatuan negara. Jika ada kelompok yang menolak rekonsiliasi untuk mengakhiri polarisasi yang telah terjadi, dapat diduga bahwa kelompok tersebut mempunyai agenda yang bertentangan dengan situasi aman dan damai.

Sumber : bisnis.com