Advertisement
Sandiaga Uno Tolak Seruan Arief Puyuono untuk Boikot Bayar Pajak
Sandiaga Uno saat kampanye di Tangerang, Sabtu (13/4/2019). - JIBI/Bisnis Indonesia/Jaffry Prabu Prakoso
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Sandiaga Uno menolak usul Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang mengajak pendukung Prabowo-Sandi untuk memboikot pemerintah dan tidak membayar pajak.
"Saya ingin mengingatkan bahwa negara kita lagi sulit, ekonomi neraca perdagangan jeblok. Kita juga lihat perlambatan ekonomi. Kita justru perlu meningkatkan dengan menambah basis pembayar pajak," kata Sandiaga di Makassar seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (16/5/2019).
Advertisement
Menurut Sandi, pajak sangat diperlukan untuk membangun negara. Oleh karena itu Sandi berharap hasil Pemilu 2019 menghasilkan pemimpin yang kuat yang dapat meningkatkan tax ratio.
Pemerintah juga ditantang agar mampu meningkatkan pendapatan atau revenue negara dari pajak dengan menggunakan sistem IT yang lebih baik.
"Kami mengusulkan Direktorat Jenderal Pajak dipisah dari Kementerian Keuangan. Itu butuh pendekatan yang dihadirkan dengan pemerintahan yang kuat dari pemerintahan yang cerdas," ucap Sandi.
Diberitakan sebelumnya, Arief Poyuono menyerukan agar masyarakat yang tak terima dengan hasil Pilpres 2019 menolak membayar pajak kepada pemerintah . Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto sebagai capres yang juga didukung Gerindra menyatakan menolak hasil Pemilu 2019.
"Langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari Pilpres 2019 di antaranya tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Poyuono dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
