Selama Rekapitulasi dan Pengesahan, Kubu 01 dan 02 Tak Kisruh Soal Dugaan Manipulasi
Petugas melakukan penghitungan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa selama berlangsung rekapitulasi dan pengesahan suara sepekan terakhir, perdebatan soal dugaan manipulasi suara tidak pernah disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Ini fakta ya, dari 34 provinsi, sampai dengan kemarin ada 26 provinsi direkapitulasi. Sampai kemarin 26 [provinsi] baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada yang disampaikan di sini [perdebatan] yang urusannya dengan perolehan suara, istilahnya penggelembungan, manipulasi," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari, Kamis (16/5/2019).
KPU mempersilakan jika ada pihak yang hendak beradu data mengenai pemilu. Akan tetapi, pengaduan data hanya bisa dilakukan di forum rekapitulasi dan pengesahan hasil pemilu nasional.
Menurut Hasyim, pengaduan data bisa dilakukan jika pihak terkait membawa bukti-bukti adanya dugaan kecurangan. Tanpa bukti memadai, KPU tak bisa melakukan pendidikan dan klarifikasi data.
"Tapi intinya sampai kemarin tanggal 15 Mei, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada urusan-urusan tuduhan manipulasi, penggelembungan disampaikan di sini," katanya.
Dugaan kecurangan pada pemilu 2019 sebelumnya disampaikan BPN Prabowo-Sandiaga. Menurut Ketua BPN Djoko Santoso, pilpres 2019 harus dilaksanakan secara LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia). Namun, prinsip LUBER baru bisa dilaksanakan dengan memegang teguh jujur dan adil.
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko, Selasa (14/5/2019).
Sumber : Bisnis.com
