Advertisement
Arief Poyuono Ajak Pemilih Prabowo Boikot Pemerintah & Tak Bayar Pajak

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyerukan semua pemilih pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak membayar pajak. Sebab, menurut dia, pemerintahan baru yang akan dibentuk berdasarkan hasil Pilpres 2019 tidak sah.
"Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Rabu (15/6/2019).
Advertisement
Arief menuturkan seluruh pendukung paslon 02 dipersilakan melakukan gerakan diam seribu bahasa. Para pendudukung dan pemilih Prabowo-Sandi, lanjutnya, tidak perlu melayangkan kritik apapun terhadap pemerintahan yang menurutnya tidak konstitusional.
"Kamilakukan gerakan boycott pemerintahan hasil Pilpres 2019 seperti yang pernah diajarkan oleh Ibu Megawati ketika melawan rezim Suharto yang mirip dengan rezim saat ini," ungkapnya.
Dengan menolak membayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, Arief juga meminta agar anggota DPR RI Gerindra dan Parpol Koalisi Adil-Makmur tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024.
Menurutnya, kelak negara lain juga tidak akan mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019. "Ini penting dilakukan agar sistem demokrasi yang jujur, bersih, dan adil bisa kita pertahankan," tuturnya.
Arief tidak menjelaskan apakah pemilih 02 yang tidak membayar pajak boleh menggunakan layanan publik yang dibiayai dari uang pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Advertisement