Advertisement
Dinilai Timbulkan Banyak Masalah, Fraksi PKS DPR Usulkan Pansus Pemilu
Ilustrasi ratusan Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) Kabupaten Sleman mendatangi kantor KPU Sleman, Senin (22/4/2019) pagi. - Harian Jogja/Yogi Anugrah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Fraksi PKS DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu, untuk menyelidiki terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai banyak menimbulkan permasalahan.
"Fraksi PKS memandang perlu adanya Hak Angket DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Pansus Penyelenggaraan Pemilu 2019," kata anggota FPKS Ledia Hanifa dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Advertisement
Dia mengatakan FPKS memandang Pemilu yang baru saja berlangsung meninggalkan duka cita nasional karena ada 554 jiwa yang wafat dan 788 sakit, berasal dari unsur KPPS, pengawas pemilu dan Polri.
Di sisi lain menurut Ledia, masyarakat dihadapi kesalahan input data di KPU sehingga harus diselidiki apakah itu sengaja atau tidak sehingga perlu sanksi tegas bagi para pelakunya.
BACA JUGA
"Kami melihat banyak masalah dalam Pemilu 2019, baik dalam penyelenggaraan Pemilu seperti kesalahan hitung dan banyak korban yang menunjukkan harus diawasi DPR melalui pembentukan Pansus Pemilu," ujarnya.
Dia mengatakan DPR memiliki fungsi pengawasan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 20a ayat 1 dan 2, yaitu anggota DPR memiliki hak bertanga, hak usul, hak berpendapat dan hak imunitas.
Selain itu menurut dia, hak kelembagaan DPR RI ada hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
"Berdasarkan Pasal 79 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah terkait hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Percepatan Papua, Prabowo Ancam Pecat Pejabat Bermasalah
Banjir Bandang Terjang Safi Maroko, 37 Orang Tewas
Jaksa Ungkap 25 Pihak Diperkaya di Kasus Chromebook
Pakar UGM Minta Huntap Pascabencana Sumatera Jauhi Zona Merah
Advertisement
Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Disebut Terima Rp809 Miliar
Konflik Laut Hitam Memanas: Ukraina Klaim Hancurkan Kapal Selam
KPK Dalami Peran Irjen Kemenaker di Skandal Sertifikat K3
Badai Kencang Robohkan Replika Patung Liberty di Brasil
Pramono Pastikan Pedagang Kramat Jati Tetap Berjualan
Advertisement
Trump Gugat BBC US$5 Miliar, Tuduh Edit Pidato Soal Capitol
KPK Kantongi Fakta Baru Kasus Kuota Haji Usai dari Arab Saudi
Buntut Ujaran Kebencian, Resbob Dipecat dari GMNI dan DO dari UWKS
KPK Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Terkait Kasus Kuota Haji
BGN Minta SPPG Edukasi Gizi Penerima Makan Bergizi Gratis
Advertisement
Revitalisasi Sekolah Capai 99 Persen, Mendikdasmen Lapor ke Prabowo
Berita Pilihan
Advertisement
Penetapan Tersangka Baru Kasus Hibah Pariwisata Sleman Dinilai Lamban
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Makanan Sehat dan Praktis Bakal Jadi Tren Gaya Hidup 2026
- AFJ Desak Regulasi Larangan Perdagangan Monyet Ekor Panjang
- Kapolri Siapkan Perpol No 10 Masuk Revisi UU Polri, Polemik Menguat
- KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Sita Dokumen dan Uang
- Inspektorat Gunungkidul Audit Dugaan Korupsi Kalurahan Ngunut
- Impor Pakaian Bekas Ilegal Rp669 Miliar Dibongkar Bareskrim
- Polres Bantul Terjunkan 345 Personel Amankan Nataru 2025-2026
Advertisement
Advertisement
