Hari Pertama Pimpin BGN, Sudaryono Minta Tinggalkan Persoalan Hukum
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
Logo PAN/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA- Kader PAN yang memilih membelot ke kubu jokowi terancam sanksi.
Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno memastikan, elite pejabat partainya bakal membahas sanksi terhadap kader yang tak mengikuti keputusan untuk mendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pad Pilpres 2019.
Sanksi itu diberikan kepada sejumlah kader PAN yang membelot dan mendukung Capres Cawapres nomor urut 1 Jokowi – Maruf Amin.
Di antara pembelot itu terdapat Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan, mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir, dan Wakil Ketua Umum sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya.
"Ya kami akan bahas, nanti pasti ada evaluasi terhadap mereka,” kata Eddy di Jalan Daksa 1 Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (4/5/2019).
Ia menuturkan, wujud sanksi yang diberikan bakal dibahas dalam rapat petinggi PAN. Dalam rapat itu akan diputuskan sanksinya, apakah hanya berbobot ringan atau berat.
"Sebelum ada pembahasan itu, saya tak bisa menyampaikan ke publik. Bisa saja sanksinya peringatan atau sanksi berat. Pada saatnya nanti, akan kami sampaikan ke publik,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
Kemendikdasmen menyebut perpanjangan pendaftaran TKA 2026 memberi waktu lebih bagi siswa untuk mempersiapkan diri menuju perguruan tinggi impian.
PPATK mencatat LTKM sektor asuransi naik 89,13% pada semester I/2026. Pengamat menilai pengawasan yang semakin efektif menjadi salah satu penyebabnya.
Google menghentikan dukungan aplikasi Chrome secara bertahap hingga Oktober 2028. Simak jadwal penghentian dan dampaknya bagi pengguna ChromeOS.
Bantul menargetkan surplus beras 100.000 ton pada 2026 dengan perluasan tanam padi hingga 35.000 hektare meski konsumsi beras warga menurun.
Diskominfo Kulonprogo kini dipimpin oleh Bambang Sutrisno yang memiliki reputasi selama 30 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bamsut sapaan akrabnya memi