Advertisement
Menteri Budi Karya Bakal Evaluasi Peraturan Tarif Ojol
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin (22/4/2019). - Bisnis/Rinaldi M. Azka
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Setelah sepekan sejak berlaku mulai 1 Mei, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengevaluasi penerapan tarif ojek online. Evaluasi itu mencakup apakah jumlah penumpang turun setelah pemerintah memberlakukan biaya jasa ojek online yang baru.
"Kalau dalam satu minggu ada suatu hal yang perlu dievaluasi, akan kami evaluasi. Namanya peraturan kan bisa kami lakukan perbaikan-perbaikan demi kemanfaatan untuk stakeholder, terutama untuk pengendara dan pengguna," katanya, Kamis (2/5/2019).
Advertisement
Budi mengaku, penetapan tarif didasarkan pada usulan pengemudi. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan biaya jasa ojek online di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Makassar.
Tarif batas bawah untuk Zona I (Sumatra, Jawa, Bali) Rp1.850 per km, sedangkan batas atasnya Rp2.400 per km. Sementara itu, biaya jasa minimal atau dalam 4 km pertama Rp7.000--Rp10.000. Ketika ditambahkan 20% dari potongan aplikator, masyarakat perlu merogoh kocek antara Rp2.312-Rp3.000 per km.
Sementara itu, tarif batas bawah untuk Zona II (Jabodetabek) Rp2.000 per km dan batas atas Rp2.500 per km. Sementara itu, biaya jasa minimal dalam 4 km pertama antara Rp8.000-Rp10.000. Maka, besaran tarif yang harus dibayar penumpang menjadi Rp2.400-3.125 per km. Besaran ini merupakan tarif tambahan setiap kilometernya apabila pesanan lebih dari 4 km.
BACA JUGA
Untuk Zona III (Kalimantan, NTB, dan wilayah timur), tarif batas bawah Rp2.100 per km dan batas atas Rp2.600 per km. Sementara itu, biaya jasa minimal dalam 4 km pertama berkisar Rp7.000--Rp.10.000. Dengan demikian, besaran biaya jasa ojol per kilometer di Zona III antara Rp2.625--Rp3.250.
"Pasti ada keluhan. Oleh karenanya, saya kasih kesempatan satu minggu untuk mengevaluasi. Saya tidak lakukan massif. Kami lakukan di lima kota karena lima kota ini bisa menjadi barometer mengenai bagaimana reaksi mereka [penumpang]," ujar Menhub.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Meksiko Serahkan Puluhan Anggota Kartel Narkoba ke AS Sejak 2025
BRIN Kembangkan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Erosi
BGN Larang Monopoli Pemasok di SPPG Program MBG
Praperadilan Yaqut Molor, Hakim Beri Kesempatan Terakhir KPK
Advertisement
Ahli di MK: Diskresioner Menteri Terkait Kuota Haji Amanat konstitusi
Praperadilan Yaqut di PN Jaksel Uji Status Tersangka Korupsi
BMKG Prediksi Hujan Ringan Hingga Petir Melanda Mayoritas Kota Besar
Wang Yi Tegaskan Kesetaraan Kedaulatan di Forum HAM PBB
KPK Dalami Dugaan Suap SKP PJK3 di Kemenaker
Advertisement
Insantara Rilis 14 Kandidat Ketum PBNU Jelang Muktamar ke-35 NU 2026
KPK Telusuri Mekanisme DJBC di Kasus Impor Barang KW
OJK Periksa 32 Kasus Pasar Modal, Korporasi hingga Influencer
JPU Tetap Tuntut Kerry Riza 18 Tahun Penjara
Sosok El Mencho, Bos Kartel Narkoba CJNG yang Tewas di Meksiko
Advertisement
Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI, Ini Profilnya
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
DIY Ajukan Dana Rp400 Miliar untuk Perbaikan Jalan Provinsi
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- KPK Pastikan Menag Tak Terjerat Pidana Seusai Lapor Jet Pribadi
- Skema MBG Lebaran Diubah, Paket Dibagikan Lebih Awal
- WISATA RAMADAN: Jejak Dakwah di Kampung Maksiat Samarinda
- Terpidana Mafia Tanah Kas Desa Gunungkidul Segera Dieksekusi
- KPK Buka Peluang Periksa OSO dalam Kasus Jet Pribadi Menag
- BPBD Bantul Minta Warga Siaga Cuaca Ekstrem hingga April
- Badai Salju New York Lumpuhkan Aktivitas, Status Darurat Ditetapkan
Advertisement
Advertisement
