Polda Papua Kunjungi Anggota Polri yang Bertugas di Freeport

Harianjogja.com, MIMIKA--Polda Papua mengunjungi para anggota Polri yang tergabung dalam Satgas Pengamanan PT Freeport Indonesia di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Kunjungan dilakukan oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Brigjen Polisi Yakobus Marjuki didampingi Staf Logistik Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Elia. Kunjungan dilakukan selama dua hari. 

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Minggu, mengatakan kunjungan kerja Wakapolda Papua ke Tembagapura itu dalam rangka mengecek kesiapan sekaligus melakukan evaluasi perlengkapan keselamatan pribadi anggota Satgas Pengamanan PT Freeport seperti rompi anti peluru [body face] mengingat di wilayah itu kerap kali terjadi serangan oleh kelompok kriminal bersenjata/KKB.

"Kunjungan kerja Bapak Wakapolda Papua ke Tembagapura lebih pada melakukan evaluasi terhadap keselamatan diri anggota Satgas Amole yang ditugaskan untuk mengamankan kawasan obyek vital PT Freeport Indonesia. Sebab dari beberapa kali kejadian, ternyata masih ada juga anggota kita yang tertembak. Ini yang harus dievaluasi, apakah memang body face-nya atau helmnya yang bermasalah atau karena hal lain. Yang jelas kelengkapan pribadi itu sangat penting untuk keselamatan pasukan selama bertugas," jelas AKBP Agung.

Khusus di area pertambangan PT Freeport di kawasan Tembagapura, pengamanan dipercayakan sepenuhnya kepada korps Brimob Polri dengan masa penugasan atau pergantian pasukan setiap empat bulan.

Sementara pengamanan ring luar yang masih di sekitar kawasan konsesi pertambangan PT Freeport seperti di wilayah Banti, Aroanop hingga Tsinga yang rawan dengan keberadaan KKB dipercayakan kepada pasukan TNI dari kesatuan Kostrad III Brigif 20 Ima Jaya Keramo Timika.

Aksi penembakan oleh KKB di wilayah Distrik Tembagapura, termasuk di sekitar area pertambangan PT Freeport kerap terjadi pada periode 2017 hingga awal 2018.

Pada Oktober 2017, KKB bahkan sempat menduduki beberapa kampung di sekitar Kota Tembagapura seperti Kampung Waa, Banti, Kimbeli, Utikini Lama, Opitawak hingga Aroanop dan Jagamin.

Akibat pendudukan oleh KKB di kampung-kampung tersebut, ribuan warga baik nonPapua maupun asli Papua, termasuk guru-guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di SD-SMP Negeri Banti dan RS Waa Banti terpaksa dievakuasi ke Timika.

Pada bulan Februari 2018, KKB membakar gedung sekolah SD-SMP Negeri Banti serta RS Waa Banti milik Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Selang beberapa bulan setelah itu, KKB juga dilaporkan menyekap bahkan melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap sejumlah guru perempuan yang bertugas di SD Inpres Jagamin dan SD Inpres Aroanop.

Kini kampung-kampung yang sempat dikuasai dan diduduki KKB tersebut telah dikuasai sepenuhnya oleh aparat TNI-Polri.

Baru-baru, tepatnya saat berlangsung rekapitulasi dan penghitungan suara pemilu 2019 di Distrik Alama, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS, PPS, PPD dan aparat kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan pemilu di wilayah Alama diserang oleh KKB.

Bahkan pesawat helikopter milik Penerbangan TNI AD (Penerbad) yang hendak menjemput logistik pemilu di Distrik Alama juga ikut ditembaki oleh KKB saat hendak mendarat di Alama.

"Ini kejadian pertama kali di Alama, kalau sebelum-sebelumnya yang ada gangguan KKB itu di wilayah Distrik Tembagapura. Alama termasuk daerah terpencil (remote area) dimana di sana tidak ada satuan TNI maupun Polri yang bertugas," jelas AKBP Agung.

Pascakegiatan pemilu, aparat TNI dan Polri di wilayah Timika mengusulkan perlunya mengembalikan situasi keamanan di wilayah Distrik Alama ke kondisi normal agar aktivitas masyarakat maupun petugas pemerintahan, para guru dan petugas kesehatan tidak terganggu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : antara