Tak Kunjung Buka Data Hitung Cepat Pemilu, Charta Politika Curiga dengan Kubu Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Prabowo terus didesak lembaga survei untuk membuka data soal proses hitung cepat dan exit poll pemilu yang mereka klaim memenangkan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menduga, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memiliki data salah atau bahkan tak mempunyai data hitung cepat maupun exit poll Pilpres 2019.

Prabowo, mengklaim menang Pilpres berdasarkan hitung cepat tim suksesnya. Ia mengklaim, menang dengan meraup 62 persen suara dalam pilpres. Prabowo juga menuding hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei adalah abal-abal.

Termutakhir, elite BPN Prabowo – Sandiaga menantang 12 lembaga survei yang menggelar hitung cepat pilpres untuk mengungkap sosok penyandang dana mereka.

Yunarto menegaskan, Charta Politika dan sejumlah lembaga survei yang menggelar hitung cepat Pilpres 2019 sudah mengungkap semuanya pada konferensi pers, Sabtu (20/4/2019) akhir pekan lalu.

"Kami sudah buka-bukaan, tinggal BPN saja yang belum. Kami sudah buka, mulai dari data, kode etik, sampai pendanaan. Sayangnya BPN Prabowo – Sandiaga tak datang. Sampai sekarang, BPN yang tak membuka apa pun, baik data maupun dana,” kata Yunarto di Bareskrim Siber, Mabes Polri, Selasa (23/4/2019).

Karenanya, Yunarto justru mencurigai BPN Prabowo – Sandiaga yang tak kunjung membeberkan data hitung cepat.

"Lalu apa yang bisa kita perdebatkan, ketika ada yang lempar batu sembunyi tangan. Dari situ kan terlihat, kalau orang tidak berani membuka data kemungkinannya cuma dua: sadar datanya salah, atau jangan-jangan datanya tak ada," kata Yunarto.

Sebelumnya, Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo – Sandiaga, Sudirman Said menantang lembaga-lembaga survei untuk membuka sosok penyandang dana mereka. Menurut dia, masyarakat perlu tahu siapa yang memberikan dana pada lembaga survei.

Sudirman juga berujar BPN akan memublikasi data real count internalnya. Namun, mantan Menteri SDM ini meminta agar lembaga survei yang disebutnya telah menjadi tim kampanye Jokowi – Maruf membuka nama penyandang dananya terlebih dahulu.

"Bila diperlukan nanti kami siapkan. Tapi saya menantang lembaga survei yang terbukti menjadi tim kampanye siapa pendananya," kata Sudirman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com