Advertisement
Susi Buru 7 Kapal China yang Diduga Mencuri Ikan di Laut Natuna
Ilustrasi kapal perang - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turun langsung ke laut dalam operasi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau pada 15-16 April 2019.
Dalam operasi yang didukung oleh armada TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun, Menteri Susi berhasil mendeteksi keberadaan tujuh kapal ikan asing berbendera China yang sedang melintas di Laut Natuna Utara.
Advertisement
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman mengatakan, setelah berhasil dideteksi melalui radar, KRI Usman Harun melakukan peran pengejaran terhadap ke tujuh kapal tersebut.
Kemudian dilakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap tujuh kapal atas nama Zhong Tai. "Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa ketiga kapal tersebut dalam pelayaran dari China menuju Mozambiq serta seluruh alat tangkap yang dimiliki tersimpan di dalam palka serta tidak ditemukan adanya hasil tangkapan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan tidak terdapat bukti awal untuk menduga kapal-kapal tersebut melakukan illegal fishing di perairan Indonesia," jelas Agus Suherman.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.
Apabila ditemukan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka maka dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500 juta.
Namun sanksi yang lebih berat dapat dijatuhkan apabila ditemukan kapal perikanan asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa izin penangkapan ikan. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp20 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wakil PM Inggris Mundur Gegara Gagal Bayar Pajak Pembelian Properti
Gaji dan Tunjangan Anggota DPR Kini Rp65 Juta, Ini Rinciannya
Amerika Serikat Beli 2 Juta Dosis Obat HIV untuk Bantuan
43 Personel TNI AU Terlibat Judi Online Jalani Sidang Disiplin
Advertisement
Lalu Lintas Lancar, Contraflow di Tol Cikampek Dihentikan
Ini Enam Poin Keputusan DPR RI Jawab Tuntutan Rakyat
DPR RI Akhirnya Resmi Batalkan Tunjangan Rumah
Stok Beras 4 Juta Ton, Indonesia Tidak Impor Beras
Kapuspen TNI Sebut Massa yang Anarkis Sudah Terorganisir
Advertisement
Barang Jarahan di Rumah Ahmad Sahroni Dikembalikan
Polda Jatim Tetapkan 43 Tersangka Kerusuhan di Surabaya
BEM SI Tetap Akan Lanjutkan Demo, Tunggu Situasi Kondusif
Anggota Badan Intelijen Strategis TNI Ditangkap Brimob, Ini Kronologinya
Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR Berlanjut Hari Ini
Advertisement
Di AS, Departemen Pertahanan Segera Diubah Jadi Departemen Perang
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Bus DAMRI ke Bandara YIA, dari Jogja, Purworejo dan Kebumen, 6 September 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bila Butuh Keterangan Nadiem Makarim, KPK Koordinasi dengan Jampidsus
- Prabowo Ketemu Xi Jinping Bahas Tanggul Laut Hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
- KPK Ekstrak Ponsel Immanuel Ebenezer di Rumdinnya
- Tersangka Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook, Nadiem: Kebenaran Akan Keluar
- Berikut Nama Korban 8 Awak dan Penumpang Helikopter yang Jatuh di Kalsel
- Libur Maulid Nabi, Jasamarga Transjawa Tol Terapkan Contraflow
- Korupsi Chromebook, GOTO Tegaskan Tak Ada Hubungan dengan Nadiem
Advertisement
Advertisement
