Advertisement
Din Syamsuddin Minta Tokoh Upayakan Persatuan Setelah Pemilu
Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin - JIBI/Bisnis Indonesia/Aziz R
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTAâMantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau partai politik, tim sukses kontestan pemilu, maupun komponen organisasi masyarakat agar segera melakukan konsolidasi selepas Pemilu 2019.
Hal ini diungkapnya setelah menginisiasi pertemuan para tokoh yang tergabung dalam Masyarakat Cinta Damai dan Kerukunan di Kantor Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/4/2019).
"Marilah kita tetap mengedepankan kebersamaan walaupun berbeda. Konsolidasinya masing-masing nanti kelompok organisasi dan lain sebagainya," ungkap mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
"Dengan ya, gerakan tengah, gerakan tidak ekstem, tidak ke kanan, ke kiri, tidak membela secara fanatik, secara membabi buta seperti pokoke [pokoknya] begitu, jadi dewasa pada pilihan tapi tetap bisa bersaudara," tambahnya.
Menurutnya, mendorong kembali persatuan setelah efek polarisasi Pilpres 2019 harus dengan keyakinan dari semua elemen masyarakat.
Sebab itulah, mantan pimpinan pusat Muhammadiyah yang akrab disapa Pak Din ini pun berharap para tokoh dalam Masyarakat Cinta Damai dan Kerukunan, sanggup mencairkan suasana lewat kelompoknya masing-masing yang saling berbeda orientasi politik.
"Ini suara dari masyarakat cinta damai dan cinta kerukunan, saya yakin jumlahnya sangat besar di tubuh bangsa ini. Tentu ada yang mendukung paslon 01 maupun 02, namun walaupun berbeda dukungan pilihan politik, harus tetap mengutamakan persatuan," tambahnya.
Sementara itu, beberapa tokoh turut hadir mendukung gerakan ini seperti Afif Hamka dan perwakilan dari Unhamka, Alex Paath, Dhaimanadi Chandra dan tokoh Permabudhi, Nyoman Udayana, Natsir Zubaidi, Mochtar W Hembing, Uung Sendana L, Biksu Girivirya dan perwakilan Sagin, Fetty Fajriati dari KPI, Endang Sulastri mantan ketua pokja KPU, Rektor UMJ Syaiful Bakhri, serta beberapa rektor universitas lain yang mendukung gerakan ini.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Advertisement
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Advertisement
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Berita Pilihan
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Dinkes Gunungkidul Selidiki Dugaan Keracunan Menu MBG di Semin
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
