Advertisement
Sekjen Koalisi Prabowo-Sandi Minta Penegak Hukum Netral

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Para sekretaris jenderal (Sekjen) partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap penegak hukum, baik TNI maupun Polri, menjaga netralitas dalam Pemilu 2019.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan gabungan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur mengharapkan dan mengimbau para penegak hukum untuk menjaga netralitas. Netralitas polisi dan TNI disebut sangat penting karena Pemilu menjadi ujian dalam menjunjung tinggi demokrasi serta supremasi sipil.
Dia menilai ujian terhadap netralitas ini tidaklah ringan karena godaan terhadap kekuasaan dipandang terasa dan berat. TNI dan Polri pun diharapkan tidak tergoda dengan iming-iming apapun.
“Kami tetap percaya dan yakin netralitas TNI dan Polri adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap personil TNI dan Polri dimanapun berada dan ditempatkan,” ucap Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (15/4/2019).
Advertisement
Para Sekjen juga sepakat meminta masyarakat menjaga persahabatan, persaudaraan, dan persatuan pada masa tenang menjelang Pemilu 2019.
Alasannya, banyak berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan masyarakat diminta memeriksa kembali kebenaran setiap berita yang beredar.
“Kami semua mengharapkan agar masyarakat menjadikan masa tenang ini sebagai upaya untuk tetap mendewasakan diri sebagai sebuah proses pendewasaan demokrasi kita pada masa Pemilu yang akan datang,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mencontohkan menjaga netralitas bisa dilihat dalam kasus pencoblosan surat suara di Malaysia, yang ditemukan sebelum pemungutan suara. Dia melihat esensi dari dugaan pelanggaran itu malah bergeser ke arah bahwa yang melakukan penggerebekan adalah pendukung fanatik Prabowo.
“Tentu kita berharap potensi, dugaan kecurangan tidak ada di dalam negeri. Anda bayangkan saja di luar negeri ada perlawanan yang luar biasa. Jadi saya berharap jangan coba-coba lakukan kecurangan. Makanya, pesan para Sekjen adalah netralitas aparat hukum diperlukan. Polisi, tentara, jaksa, dan semuanya dibutuhkan,” tegas Dahnil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement