Jelang Debat Terakhir: TKN Fokus Inflasi, BPN Fokus Tenaga Kerja Asing

Harianjogja.com, JAKARTA — Beberapa fokus kebijakan kandidat pasangan kedua capres-cawapres dalam Debat Pilpres Putaran Terakhir diungkap dalam diskusi bertajuk Strategi Jitu Indonesia Keluar dari Middle Income Trap yang digelar Sekretariat PB HMI, Rabu (10/4/2019).

TKN Jokowi-Ma'ruf diwakili politikus Perindo Susy Meilina, sedangkan BPN Prabowo-Sandiaga diwakili Dewan Pakar Beti Nurbaiti mengungkapkan beberapa fokus kandidatnya menghadapi debat yang akan mengusung tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi, serta Perdagangan dan Industri ini.

Banggakan Stabilitas

TKN Jokowi-Ma'ruf mengklaim pemerintahan Joko Widodo sebagai petahana, telah berhasil mempertahankan kondisi ekonomi dari kejatuhan, menstabilkan harga, dan menurunkan kesenjangan sosial lewat infrastruktur yang dibangun.

Susy menjelaskan hal ini berkat keberanian Jokowi mengambil kebijakan tak populis, seperti menghapus subsidi BBM, dan membatasi kenaikan upah buruh.

Bahkan, program populis Jokowi seperti "kartu sakti" untuk kesejahteraan sosial pun, mampu lebih komprehensif daripada bantuan langsung tunai (BLT) di era pemerintah sebelumnya, sehingga tidak berimplikasi pada kondisi perekonomian di masa depan.

"Pak Jokowi berhasil menjaga sisi supply, sehingga harga beras terjaga, harga telur terjaga, sehingga kita bisa menurunkan inflasi yang tadinya 8 persen pada 2014 zaman pak Jokowi baru menjabat, kini menjadi 3 persen," ungkap Susy.

"Ini diupayakan agar masyarakat mempunyai daya beli. Jadi yang dilakukan, memperbaiki sisi-sisi yang penting buat kita selaku warga negara Indonesia. Jadi bukan yang instan tadi seperti pemerintahan sebelumnya," tambahnya.

Tetapi, Susy mengakui bahwa sektor industri manufaktur masih harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebab, tren-nya terus menurun padahal kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia paling besar.

Sebab itulah, jalan keluarnya yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang akan menjadi program prioritas Jokowi-Ma'ruf.

Tertibkan Tenaga Kerja

Di sisi lain, BPN Prabowo-Sandiaga lebih menyoroti persoalan tenaga kerja. Mulai dari pemanfaatan bonus demografi, memanfaatkan teknologi, menata tenaga kerja yang belum bersertifikat, terutama menata tenaga kerja asing.

"Nanti bonus demografi kurang lebih akan terjadi pada 2020-2035. Jadi itu kesempatan emas kita. Sekarang sudah mulai dan ini akan terjadi lagi 100 tahun kemudian. Jadi kalau tidak kita ambil kesempatan ini, sayang sekali," ungkap Beti.

"Di lapangan kerja, kita masih didominasi oleh sektor informal yang low skill. Yang berpendidikan juga masih kalah bersaing dengan luar karena kita sudah masuk MEA [Masyarakat Ekonomi Asean] kan," tambahnya.

Oleh sebab itu, Beti berpendapat proporsi tenaga kerja asing walaupun tidak bisa dihindari, akan dikurangi dan ditertibkan oleh Prabowo-Sandiaga apabila terpilih.

"Jumlah tenaga kerja asing ini perlu juga dicermati bahwa tenaga kerja asing itu harus sesuai dengan undang-undang. Mereka yang boleh bekerja di sini adalah mereka yang memiliki transfer knowledge, dan high tech. Bukan di sektor informal. Ini PR besar di kita," jelasnya.

Sementara itu, dalam acara ini turut hadir Deputi Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari yang memberikan inspirasi terkait kemandirian dalam mengambil kebijakan ekonomi, serta Ekonom UI sekaligus Direktur Program INDEF Berly Martawardaya yang menjelaskan beberapa rekomendasi kebijakan ekonomi untuk pemerintahan ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia