Advertisement
Kedua Cawapres Dianggap Tak Memahami Kasus Diskriminasi Pekerja Perempuan
Cawapres Sandiaga Uno dan Cawapres Ma'ruf Amin mengambil nomor urut tahap pertama di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - Suara.com/Muhaimin A Untung
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani menilai dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak memahami dan menganggap sepi diskriminasi yang dialami pekerja perempuan.
"Yang disampaikan dalam debat sangat terkesan hanya jargon, tetapi belum menyasar persoalan mendasar pekerja perempuan," kata Indry Rabu (20/3/2019).
Advertisement
Indry mengatakan berbicara tentang generasi 4.0, kedua pasangan calon seharusnya juga membicarakan kesiapan pekerja perempuan. Apalagi ada jenis-jenis pekerjaan yang hilang akibat perkembangan teknologi, yang biasanya diisi oleh pekerja perempuan. "Teller, customer service, akuntan, sales adalah pekerjaan yang banyak dilakoni pekerja perempuan," ujarnya.
Selain itu, Indry menilai pekerjaan di bidang sains dan teknologi hingga saat ini masih dikuasai oleh pekerja laki-laki. Sangat sedikit perempuan yang menguasai bidang tersebut karena dianggap terlalu rumit.
Karena itu, Indry mempertanyakan strategi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden meningkatkan kapasitas perempuan di bidang sains dan teknologi dan menggantikan jenis-jenis pekerjaan yang hilang tersebut.
"Kami rasa tidak ada strategi yang cukup jelas, termasuk pelibatan aktif perempuan dalam perencanaan pembangunan di bidang teknologi," katanya.
Debat putaran ketiga pada Minggu malam (17/3/2019) diikuti dua calon wakil presiden bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.
Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
Advertisement
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Airlangga: Lima Program Prioritas Presiden Bisa Tampung 3 Juta Lebih Pekerja
Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun Untuk Perbaikan Jalan Inpres
Advertisement
Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Pemadaman Listrik Selasa 16 September 2025: Kalasan, Wonosari hingga Bantul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo di Semarang Sedang Diinvestigasi
- 7 Jenazah Korban Kecelakaan Bus RS Bina Sehat Dimakamkan di Jember
- Daftar 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
