Advertisement
Dituding Mengerahkan Dua Ibu untuk Kampanye Hitam, BPN: Itu Bukan Cara Kami
Jubir Politik BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian/Bisnis - Yusran Yunus
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menampik tuduhan aksi kampanye hitam yang dilakukan dua ibu terhadap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) sebagai skenario BPN.
"Itu bukan cara kami dalam melakukan kampanye. Yang kami lakukan selama ini adalah kampanye-kampanye simpatik dengan mengedepankan tema-tema yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Seperti Aman untuk Semua, Adil untuk Semua dan Makmur untuk Semua," kata Juru Bicara Politik BPN Prabowo-Sandi, Pipin Sopian, di Media Center Prabowo-Sandi, Senin (25/2/2019) sore.
Politikus Partai Keadilan Sosial ini menilai aksi dua ibu yang videonya viral di media sosial tersebut merupakan murni aksi spontanitas yang dilakukan secara pribadi dan BPN tidak memiliki ikatan dengan kedua ibu itu.
Sehingga jika aparat kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus ini, BPN Prabowo-Sandi tidak mempermasalahkan.
"Sekali lagi kami tegaskan, mereka tidak memiliki hubungan dengan kedua ibu itu dan BPN Prabowo-Sandi melakukan kampanye dengan cara-cara simpatik, tidak menyebarkan hoaks dan melakukan kampanye negatif kepada pihak lawan," tegasnya.
Dalam video, kedua ibu itu menyebutkan jika Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden akan melegalkan pernikahan sejenis dan melarang panggilan menunaikan salat fardhu (azan).
Petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Romahurmuzy (Rommy) menuding penyebaran hoaks seperti dilakukan kedua ibu, tampaknya sudah biasa dilakukan kubu Prabowo-Sandi.
"Cara-cara seperti itu tentu saja menabrak semua aturan yang ada. Selain melanggar aturan pemilu, kampanye itu melanggar aturan hukum pidana," katanya.
Rommy yakin berbagai hoaks yang menyerang Jokowi-Ma'ruf Amin justru akan mengundang simpati pada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 itu, apalagi mereka mempunyai program dan kinerja yang sudah diakui.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
