MA Tolak PK, Vonis Korupsi Selter Tsunami Lombok Tetap Berlaku
Mahkamah Agung tolak PK kasus korupsi selter tsunami Lombok. Vonis 6 tahun penjara tetap berlaku.
KH Maruf Amin saat turun dari kendaraan diterima oleh KH Khairul Fuad yang juga menantu KH Atabik Ali Maksum dalam kunjungan di Ponpes Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, Minggu (14/10/2018)./Harian Jogja-Sunartono
Harianjogja.com, JAKARTA- Jusuf Kalla Selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin menyarankan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin tidak memasukkan Basuki Tjahaja Purnama atau BTP jadi bagian dari tim sukses Jokowi - Maruf Amin.
Calon Wakil Presiden Maruf Amin menyatakan saran agar BTP tak jadi timses Jokowi - Maruf Amin sudah tepat. Bahkan Maruf Amin menyatakan bagus jika Ahok tak masuk Timses Jokowi.
BTP baru saja keluar penjara karena terbelit kasus penistaan agama. Kemudian Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan jika BTP tidak perlu masuk timses.
"Saya kira bagus sarannya Pak JK itu, ya bagus aja," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2019).
Dia pun tidak memberikan tanggapan tambahan selain statement itu. Maruf Amin langsung meladeni wartawan yang menanyakan hal lain.
Sebelumnya, Jusuf Kalla Selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin menyarankan TKN tidak memasukkan BTP jadi bagian dari tim sukses Jokowi - Maruf Amin. Sebab jika BTP masuk timses, maka elektablitas Jokowi - Maruf Amin akan turun.
JK juga menilai kalau pun BTP berkampanye untuk Jokowi - Maruf Amin, itu tidak akan memberikan pengaruh signifikan.
"Toh Pemilu dua bulan lagi, juga efeknya tidak akan banyak," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Kebebasan BTP yang hanya beberapa bulan sebelum Pilpres 2019 dapat berpengaruh pada perolehan suara Jokowi - Maruf Amin. Kelompok masyarakat yang betul-betul memperhatikan kasus penistaan agama oleh BTP, enggan memilih Jokowi di Pilpres.
"Tentu ada yang nambah, ada yang tergerus. Bagi Ahoker, tentu mungkin menambah; tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi kepada BTP, tentu tidak mau milih (Jokowi-Maruf Amin)," jelasnya.
Bergabungnya BTP di PDI Perjuangan diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama saat BTPmenyambangi kantor sekretariat partai tersebut pada Jumat (8/2/2019).
Adi, yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali, mengatakan Ahok telah resmi memiliki kartu anggota PDI Perjuangan sejak 26 Januari lalu.
"Beliau selaku anggota PDI Perjuangan tentunya bersilahturahim dengan kita anggota PDI Perjuangan Bali," ujar Adi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Mahkamah Agung tolak PK kasus korupsi selter tsunami Lombok. Vonis 6 tahun penjara tetap berlaku.
PAD wisata Bantul baru Rp8,4 miliar hingga Mei 2026, turun dari tahun lalu. Faktor ekonomi dan kunjungan jadi penyebab.
DPAD DIY bersama DPRD DIY menggelar bedah buku bertajuk Menjadi Pemuda di Zaman yang Tak Mudah di Rompok Ndeso, Kuwaru RT 02, Kalurahan Poncosari, Bantul.
Wali Kota Jogja Hasto dorong kampung wisata jadi ruang belajar. Turis asing diusulkan ikut mengajar anak-anak.
Jadwal KRL Solo–Jogja Jumat 22 Mei 2026 kembali normal. Cek jam keberangkatan lengkap dari Palur hingga Tugu Jogja.
Perbankan DIY tetap stabil Maret 2026. Aset dan DPK tumbuh, tapi kredit justru turun 1,48%.