Media Massa Belum Ramah Anak

Ilustrasi. - Reuters
10 Februari 2019 23:40 WIB MG Noviarizal Fernandez News Share :

Harianjogja.com, JOGJA Media massa di Indonesia dinilai belum ramah anak meski isu ini sering diangkat oleh pers.

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indra Gunawan mengatakan seringkali potret anak dalam pemberitaan media massa masih belum mencerminkan perlindungan terhadap anak.

“Sebagian besar pemberitaan media massa justru melakukan eksploitasi terhadap isu-isu anak, utamanya yang menyangkut kekerasan seksual dan anak berhadapan dengan hukum. Masih banyak ditemukan pemberitaan yang tidak ramah anak, baik sebagai korban maupun pelaku,” ungkapnya, Minggu (10/2/2019).

Dia melanjutkan, beberapa pelanggaran kode etik jurnalistik yang masih sering terjadi, misalnya pengungkapan identitas anak, baik sebagai pelaku maupun korban, dan penyajian pemberitaan dengan informasi yang cabul dan sadis. Identitas yang dimaksud ialah menyebarluaskan nama, tempat tinggal, hingga nama orang tua.

Penyebaran identitas secara berlebihan dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan anak. Bahkan anak acap kali digambarkan sebagai sosok yang seolah-olah ikut andil sehingga kasus itu terjadi, bukan murni sebagai korban.

Indra memberikan contoh pemberitaan di media massa terkait kasus teror bom gereja di Surabaya pada 2018 lalu yang menampilkan wajah dan identitas anak pelaku dan korban.

Dia mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan berbagai regulasi guna memberikan perlindungan terhadap anak dalam pemberitaan, diantaranya ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990, UU No. 35 /2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 12/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang No.32/2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Standar Program Siaran (SPS), dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

Dalam Pasal 17 KHA mengakui fungsi penting yang dilakukan media massa dan negara harus menjamin anak mempunyai akses terhadap informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber nasional dan internasional, terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritual dan kesusilaannya serta kesehatan fisik dan mentalnya.

“Berbagai regulasi memang sudah banyak dikeluarkan, namun yang lebih penting proses implementasi harus kita kawal bersama. Keterlibatan masyarakat dimana orang tua dan media massa berperan penting dalam upaya perlindungan anak. Di sisi lain, anak-anak juga perlu diberikan pemahaman, pengetahuan, dan penguatan untuk dapat melindungi dirinya sendiri,” pungkasnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia